SULUT KOMENTAR-Sulawesi Utara kembali menjadi tuan rumah diskusi strategis nasional. Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, menerima kunjungan kerja Komisi VI DPD RI di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin (25/08/2025), dalam rangka inventarisasi materi penyusunan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026.
Pertemuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan ruang penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan fiskal nasional benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa suara daerah harus menjadi bagian integral dari proses penyusunan APBN.
“Kami tidak ingin APBN hanya menjadi cerminan kepentingan pusat. Sulawesi Utara punya kebutuhan spesifik yang harus diakomodasi, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan sektor perikanan dan pariwisata, hingga peningkatan kualitas SDM,” tegas Gubernur Yulius.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif nasional agar kebijakan fiskal tidak bersifat top-down, melainkan lahir dari dialog dan aspirasi yang nyata.
Komisi VI DPD RI yang hadir menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional mereka dalam memberikan pertimbangan atas RUU APBN. Mereka mengapresiasi masukan dari Pemprov Sulut dan berkomitmen membawa aspirasi tersebut ke tingkat nasional.
Berbagai masukan dari kepala daerah dan pemangku kepentingan lokal diinventarisasi sebagai bahan pertimbangan resmi DPD RI. Hasilnya akan dibawa ke sidang nasional dan disampaikan kepada pemerintah pusat serta DPR RI.
Dengan semangat kolaboratif dan kepemimpinan yang visioner, Gubernur Yulius Selvanus memastikan bahwa Sulawesi Utara tidak hanya menjadi penonton dalam proses perencanaan anggaran nasional, tetapi turut aktif membentuk arah kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.
“Kami ingin APBN 2026 menjadi alat pembangunan yang benar-benar menyentuh rakyat di daerah. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal masa depan,” tutup Gubernur dengan penuh keyakinan.
JOppySEnduk
