SULUT KOMENTAR-Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah kembali ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara yang digelar pada Kamis (03/07/2025) di ruang sidang utama DPRD.
Agenda utama rapat tersebut adalah pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen SpB.KBD, serta didampingi Wakil Ketua Mikaela E. Paruntu MARS dan Stela M. Runtuwene A.Md., Sek. Kehadiran anggota DPRD, perwakilan pemerintah provinsi, serta tamu undangan menandai pentingnya momen tersebut.
Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Jeane Laluyan, SE membacakan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama Pemerintah Provinsi. Ia menyampaikan bahwa proses berjalan lancar dan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Sulut atas kerja sama yang responsif dan kooperatif dalam menyelesaikan tahapan pembahasan,” ungkap Laluyan.
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, SE, turut memberikan sambutan dalam rapat tersebut. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada DPRD atas penyelenggaraan rapat paripurna dan menyebut bahwa dokumen pertanggungjawaban ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap masukan dan aspirasi rakyat.
“Tahapan ini memiliki bobot tinggi sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan APBD. Kami berkomitmen menyampaikan dokumen berdasarkan kritik dan saran dari DPRD dan masyarakat,” kata Gubernur Yulius.
Ia juga mengajak semua pihak untuk menatap siklus pembangunan berikutnya dengan semangat kolaborasi, keadilan, dan kesinambungan.
Penetapan Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2024 menjadi momentum penting dalam memastikan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Rapat paripurna ini membuktikan adanya keselarasan antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan visi pembangunan yang progresif dan berkelanjutan.
JOppySEnduk
