Pansus DPRD Sulut Kembali Bahas Ranperda PPA bersama Dinas P3A dan Biro Hukum

Berita Utama, DPRD1519 Dilihat

MANADO KOMENTAR-Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) khususnya pasal 98,  menjadi salah satu pembahasan serius dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (17/11/2026).

Menurut Prof. Julyeta Paulina Runtuwene rumusan Pasal 98 mengenai pendanaan masih terlalu umum dan belum mengatur secara terperinci kebutuhan pembiayaan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dialokasikan secara memadai, dengan memperjelas berbagai kebutuhan layanan yang harus menjadi prioritas.

“Penyelenggaraan P3A ini bersumber pada APBD yang dialokasikan secara memadai, misalnya pembiayaan pelayanan UPTD PPA, untuk rumah aman, untuk shelter, untuk pendampingan korban, untuk pelayanan perempuan. Artinya, terlalu polos pasal ini,” ungkap Prof. Paulina.

Dijelaskannya, Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak perlu memuat ketentuan pendanaan yang lebih jelas, sehingga alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung layanan bagi perempuan dan anak, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan.

“Ini harus dipertegas dalam Perda  sehingga ketika mendapatkan alokasi dana, semuanya jelas diatur. Harus ada layanan bagi perempuan korban, misalnya korban kekerasan perempuan dan lain-lain,”ungkapnya.

Diaisi lain Paula mengingatkan agar penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada kebutuhan operasional dinas, tetapi harus memperhatikan kebutuhan layanan yang mendesak dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, ia kembali menekankan pentingnya memperjelas substansi Pasal 98 tentang pendanaan agar tidak hanya menjadi ketentuan umum tanpa penjabaran yang konkret.

Jose

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *