Foto (beritaonlinelokal)
MINUT KOMENTAR-Sebuah bom waktu lingkungan sedang ticking di jantung Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang.
Aktivitas pembuangan limbah tambang (tailing) oleh PT Archi Indonesia dan PT Meares Soputan Mining / Tambang Tondano Nusajaya (MSM/TTN) kembali memicu kemarahan publik.
Sejumlah media lokal menulis narasi ada Indikasi kuat menunjukkan bahwa praktik pembuangan limbah tersebut diduga melanggar standar keamanan lingkungan, dengan aliran tailing yang mengarah langsung ke Sungai Araren dan Sungai Pangisan.
Kondisi ini bukan sekadar isu teknis, melainkan krisis kemanusiaan. Saat musim hujan tiba, intensitas aliran limbah meningkat drastis, berpotensi membawa zat beracun hingga ke perairan Teluk Likupang.
Bagi warga sekitar, ini bukan hanya soal air yang keruh, tapi soal masa depan anak-anak mereka yang terancam keracunan logam berat, kerusakan ekosistem perikanan, dan hilangnya sumber kehidupan.
Sejak beroperasi pada 2009 dan memulai produksi emas pada 2011, lebih dari satu dekade aktivitas ekstraktif telah berlangsung. Namun, apa yang tersisa?. Transparansi mengenai pengawasan rutin, pemantauan lingkungan dan hasil kajian dampak sosial-lingkungan (AMDAL) dinilai sangat minim. Ketiadaan akses informasi publik yang jelas memunculkan pertanyaan besar. Siapa yang bertanggung jawab atas kesehatan ribuan warga yang bergantung pada sungai dan laut ini?
Warga pun kini takut mandi di sungai, takut makan ikan dari laut kami sendiri. Anak-anak kami tumbuh di lingkungan yang mungkin sudah tercemar. Dugaan pencemaran tersebut, bukan lagi soal ekonomi, tapi soal kelangsungan hidup generasi penerus Minut.
Narasi “janji manis” perusahaan tentang pembangunan dan kesejahteraan kini terasa hambar di hadapan realitas air sungai yang berubah warna dan aroma menyengat.
Jika dibiarkan, Likupang bukan akan menjadi destinasi wisata kelas dunia, melainkan kawasan bencana ekologis yang mewariskan penyakit dan kemiskinan bagi anak cucu warga setempat.
Pemerintah dan penegak hukum tidak boleh tinggal diam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, aktivitas pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa izin atau melebihi baku mutu adalah tindak pidana serius.
Berikut adalah sanksi tegas yang dapat dijeratkan kepada penanggung jawab perusahaan:
- Sanksi Pidana Penjara & Denda Raksasa:
- Pasal 104 UU No. 32/2009: Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam media lingkungan hidup tanpa izin, dipidana dengan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 9 tahun, serta denda minimal Rp3 miliar dan maksimal Rp9 miliar.
- Pasal 105 UU No. 32/2009: Jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka/luka berat, ancamannya naik menjadi penjara 4-12 tahun dan denda Rp4-12 miliar. Jika mengakibatkan kematian, ancamannya penjara 5-15 tahun dan denda Rp5-15 miliar.
- Sanksi Administratif & Pencabutan Izin:
- Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha jika perusahaan terbukti lalai dalam pengelolaan limbah (Pasal 76-80 UU No. 32/2009).
- Prinsip Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak):
- Pasal 88 UU No. 32/2009 menegaskan bahwa penanggung jawab usaha yang menggunakan B3 atau menghasilkan limbah B3 bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Artinya, korban (masyarakat) tidak perlu membuktikan kelalaian perusahaan; cukup membuktikan adanya kerusakan dan hubungan kausal dengan aktivitas tambang.
Komunitas lingkungan, akademisi, dan tokoh masyarakat Minahasa Utara mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera turun tangan. Langkah konkret yang diperlukan meliputi,
- Audit Lingkungan Mendadak, Tim independen harus segera mengambil sampel air dan sedimen di Sungai Araren, Pangisan, dan Teluk Likupang.
- Evaluasi Izin Operasional: Tinjau ulang kesesuaian operasional PT Archi dan MSM/TTN dengan AMDAL yang disetujui.
- Transparansi Data: Publikasikan data pemantauan kualitas air secara real-time dan mudah diakses warga.
“Jangan tunggu sampai ada korban jiwa atau bencana ekologis massal baru bertindak. Generasi penerus Minut berhak atas lingkungan yang sehat, bersih, dan aman. Perusahaan tambang harus ingat, keuntungan finansial tidak boleh dibayar dengan nyawa dan masa depan rakyat,” tegas aktivis lingkungan lokal.
Mata publik kini tertuju pada aparat penegak hukum. Akankah UU No. 32 Tahun 2009 ditegakkan dengan adil, ataukah kekuatan modal akan kembali membungkam suara alam dan rakyat kecil? Minahasa Utara menunggu jawaban nyata, bukan sekadar janji.
Sementara humas MSM Inyo Rumondor membantah adanya pencemaran lingkungan. “Limba kami tidak pernah dibuang ke sungai,”tegas Rumondor singkat.
Jose
