JAKARTA KOMENTAR-Menjawab tantangan global dan lokal terkait krisis pangan, air, dan energi, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, SE. MAP. MM. M.Si, melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Restuary Daud.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemendagri pada Kamis (08/01/2026) ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat implementasi program integratif WEFSRID (Water, Energy, Food Security and Resilience in Indonesia’s Development) di Kabupaten Minahasa Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Joune Ganda menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam program WEFSRID.
“Program WEFSRID sangat relevan dengan kebutuhan di daerah kami. Ketahanan pangan dan energi harus dikelola dengan baik dari hulu hingga hilir secara terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Joune Ganda.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah menyiapkan peta jalan konkret dengan area seluas 4.862 hektare yang tersebar di 42 desa. Kawasan ini akan ditransformasikan menjadi basis pengembangan pertanian dan peternakan terpadu, yang mengintegrasikan pengelolaan sumber daya air serta pemanfaatan energi terbarukan.
Lebih lanjut, hasil produksi dari program WEFSRID akan disinergikan dengan berbagai inisiatif pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kebijakan Distribusi Makanan Pangan (KDMP). Dalam skema tersebut, KDMP akan berfungsi sebagai pusat penampungan hasil produksi, sementara Sistem Pemerintahan Pengadaan Barang/Jasa (SPPG) akan mengelola pembelian produk pertanian dan peternakan seperti beras, telur, daging ayam, dan sayur-sayuran.
Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan siklus ekonomi berkelanjutan, di mana produksi lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan program sosial pemerintah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Minahasa Utara.
Diketahui, Program WEFSRID merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air di tengah ancaman perubahan iklim serta meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, Minahasa Utara dipandang sebagai daerah potensial karena memiliki lahan produktif yang luas serta masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan.
Dukungan pemerintah pusat melalui Kemendagri diharapkan mempercepat integrasi kebijakan daerah dengan program nasional, sehingga Minahasa Utara dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain di Indonesia.
Joppy Senduk
