BIMTEK Penyusunan Keuangan dan Sosialisasi Pengelolaan Aset Daerah Dibuka Bupati Joune Ganda Buka

MINAHASA UTARA KOMENTAR-Bupati Minahasa Utara, Bapak Joune Ganda, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Keuangan SKPD serta Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang digelar di The Sentra Hotel Minahasa Utara, Senin (01/12/2025).

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah serta menghadirkan narasumber dari tingkat pusat dan provinsi. Hadir secara hybrid dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ibu Jona Maria Mantow, S.IP., M.ACC., analis keuangan pusat dan daerah, yang memberikan materi mengenai optimalisasi tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi terbaru.

Turut hadir secara hybrid dgn memberikan sosialisasi, perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Clay J.H. Dondokambey, yang memaparkan pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah agar selaras dengan standar pemerintah provinsi dan ketentuan nasional.

Bupati Joune Ganda dalam sambutannya menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk memperkuat akuntabilitas belanja daerah.

“Pengelolaan keuangan dan aset yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah fondasi pemerintahan yang bersih. Melalui Bimtek ini, saya berharap seluruh peserta dapat meningkatkan kompetensi dalam penyusunan anggaran, pelaporan, dan pengelolaan aset secara profesional,” ujar Bupati.
Agenda ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara bersama seluruh peserta Bimtek dari berbagai SKPD, yang menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat regulasi dan implementasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Dengan terlaksananya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menegaskan langkah progresif dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan tuntutan reformasi birokrasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *