MANADO KOMENTAR-Rombongan
dari Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) Badan Keahlian DPR RI melakukan kunjungan resmi ke DPRD Manado, Rabu (15/04/2026).
Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat analisis legislasi, sekaligus menindaklanjuti permintaan Komisi II DPR RI terkait penataan ulang arsitektur demokrasi serta evaluasi sistem elektoral di Indonesia.
Kunjungan tersebut diterima oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Manado, Fatmawati Rachim, SPt, MAP, bersama Noldy Tumbelaka, SH, Ahli Muda Perundang-undangan dan Jimmy Gosal. SH selaku Ketua Komisi IV serta diketahui langsung oleh Sekretaris DPRD Manado, Dr. Steven Rende, SH, MH.
Dalam penjelasannya, Dr. Steven Rende menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata untuk memperkuat fungsi parlemen melalui penyusunan kajian berbasis data (evidence-based policy). “Parlemen harus hadir dengan kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Steven Rende juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pusat dan daerah, termasuk dalam merumuskan isu strategis seperti ekonomi, hukum, dan kesejahteraan sosial. Menurutnya, hal ini akan memperkuat aspirasi daerah agar lebih terdengar di tingkat nasional.
Selain itu, rombongan Pusaka bersama DPRD Manado turut membahas hambatan implementasi regulasi terbaru, seperti Perpres 6/2025 tentang tata kelola berbasis digital, serta isu politik elektoral seperti fenomena perpindahan partai oleh calon legislatif, netralitas ASN, politik identitas, hingga penyederhanaan surat suara. Semua ini diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu lokal.
Mantan Kepala Bapenda Manado ini, menutup dengan penegasan bahwa penguatan fungsi parlemen harus berangkat dari kajian yang objektif dan berbasis data. “Dengan analisis yang kuat, parlemen akan mampu menjawab tantangan demokrasi sekaligus menjaga kepercayaan publik,” katanya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi DPRD Manado dalam memperkuat peran legislasi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.
Jose
