MANADO KOMENTAR-Kisruh yang melanda Bank SulutGo (BSG) kini menjadi sorotan tajam publik. Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) menilai kondisi “Torang Pe Bank” bukan lagi sekadar masalah internal, melainkan cerminan nyata dari gagalnya fungsi pengawasan pada bank milik daerah yang mengelola dana publik.
Rilis yang disampaikan Ketua Harian DPP INAKOR, Rolly Wenas langsung viral dimedia sosial dan media masa. Rolly menegaskan bahwa demonstrasi warga, tuntutan balik pemegang saham, hingga kegaduhan soal aset adalah bukti telanjang bahwa mekanisme pengawasan di BSG lumpuh.
“Ketika warga dan ASN harus turun ke jalan menuntut hak mereka, ketika kepala daerah ikut memimpin aksi, itu bukti telanjang bahwa mekanisme pengawasan di Bank SulutGo lumpuh. Tidak ada alasan lain selain kegagalan fungsi pengawas,” tegas Rolly Wenas.
Dilansir dari sejumlah media di Sulawesi Utara, Rolly menegaskan, bahwa kegaduhan yang mencoreng nama BSG selama beberapa pekan terakhir bukanlah akibat krisis ekonomi nasional atau tekanan kompetitor, melainkan kelalaian pengawasan pada level tertinggi. Struktur komisaris dinilai enggan mengambil langkah tegas, termasuk merombak direksi yang dianggap gagal menjaga stabilitas.
“Bank daerah bisa tetap stabil di tengah krisis nasional sekalipun, asalkan pengawas bekerja. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, konflik membesar, pemegang saham saling berhadap-hadapan, dan publik dipaksa menyaksikan drama yang seharusnya hanya diselesaikan di meja pengawasan. Ini contoh paling jelas dari pengawasan yang gagal,” ujar Rolly.
INAKOR menilai kegagalan ini bukan sekadar isu moral, tetapi pelanggaran fungsional yang bertentangan dengan aturan hukum, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK tentang Tata Kelola Perbankan, dan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Untuk itu, DPP INAKOR menyampaikan lima langkah tegas mulai dari meminta dokumen pengawasan, menilai kelalaian komisaris, mengidentifikasi potensi kegagalan fungsional, mendesak evaluasi menyeluruh, hingga mengawal proses perbaikan agar publik mendapat penjelasan yang jelas, bukan sekadar retorika.
Rolly Wenas menegaskan bahwa INAKOR tidak menuduh adanya tindak pidana, tetapi menyoroti kelalaian struktural yang mengancam stabilitas bank dan merusak kepercayaan masyarakat.
“Ini bukan masalah suka atau tidak suka. Ini masalah kapasitas. Jika pengawas tidak mampu menjaga stabilitas, tidak mampu meredam konflik, dan tidak mampu membangun komunikasi antar pemegang saham, maka sudah saatnya langkah terhormat ditempuh: dievaluasi, diganti, atau diberi ruang bagi yang lebih mampu,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Rolly mengingatkan bahwa Bank SulutGo adalah milik rakyat Sulawesi Utara dan Gorontalo. Karena itu, rakyat tidak boleh menjadi korban dari pengawasan yang gagal.
“Kami tidak akan membiarkan bank sebesar ini terseret dalam kekacauan hanya karena pengawasnya tidak mengawasi,” tutup Rolly Wenas.
Daks
