JAKARTA KOMENTAR-Lembaga survei terkemuka nasional, Indikator Politik Indonesia, kembali menggelar riset berskala besar bertajuk “Representasi Politik di Indonesia”.
Dalam riset yang menyasar sekitar 300 kepala daerah terpilih periode 2025-2030 ini, Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune Ganda. SE. MAP. MM. M.Si terpilih sebagai salah satu tokoh kunci yang menjadi narasumber utama.
Wawancara eksklusif dengan Bupati Joune Ganda berlangsung di Jakarta Selatan pada Rabu (20/5/2026). Pemilihan sosok Joune Ganda dinilai sangat strategis oleh tim peneliti Indikator Politik Indonesia. Selain memiliki rekam jejak kepemimpinan yang solid di Kabupaten Minahasa Utara, posisinya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) membuatnya dianggap mampu merepresentasikan suara riil dan dinamika pemerintah kabupaten di tingkat nasional.
Dalam sesi wawancara tersebut, Bupati Joune Ganda memaparkan analisis kritisnya mengenai lanskap politik pasca-kontestasi Pilkada Serentak 2024. Ia menegaskan bahwa kemenangan elektoral bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab moral untuk mengejawantahkan amanah rakyat.
Menurut Joune Ganda, tantangan terbesar bagi kepala daerah saat ini bukan lagi sekadar meraih simpati politik, melainkan merawat dan membangun kembali kepercayaan publik (public trust) yang seringkali terkikis oleh polarisasi selama masa kampanye.
“Esensi dari representasi politik bukan sekadar memenangkan jabatan struktural. Ujian sesungguhnya adalah bagaimana kita mengubah janji kampanye menjadi kebijakan yang berdampak konkret. Kunci kepemimpinan daerah hari ini terletak pada transparansi dan pelayanan yang inklusif,” tegas Bupati Joune Ganda.
Ia menambahkan, kebijakan lokal harus lahir dari proses yang pro-rakyat, adil, dan mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat. “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap regulasi yang dibuat benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat,” tambahnya.
Sebagai Sekjen APKASI, Joune Ganda juga menyoroti pentingnya harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan bahwa otonomi daerah harus diiringi dengan akuntabilitas yang tinggi agar desentralisasi tidak justru menciptakan ketimpangan baru.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Abdul Aziz, mengungkapkan bahwa wawasan yang disampaikan oleh Joune Ganda memberikan gambaran utuh tentang profil kepemimpinan daerah yang ideal di era demokrasi modern.
“Tujuan utama riset ini adalah memotret peta kepemimpinan daerah pasca-Pilkada. Kami ingin menggali mendalam mengenai rekam jejak, latar belakang sosial-ekonomi, serta pandangan strategis mereka. Masukan dari tokoh seperti Bupati Joune Ganda sangat berharga karena ia mewakili perspektif teknis birokrasi sekaligus aspirasi politik daerah,” ucap Abdul Aziz.
Riset “Representasi Politik di Indonesia” ini juga membedah isu-isu krusial lainnya, termasuk representasi gender di birokrasi dan efektivitas kebijakan lokal. Hasil akhir dari riset ini akan diproyeksikan sebagai bahan evaluasi makro dan referensi strategis bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat kualitas demokrasi dan akselerasi pembangunan di Indonesia.
Dengan keterlibatannya dalam riset bergengsi ini, Bupati Joune Ganda sekali lagi menunjukkan komitmennya yang tidak hanya untuk memajukan Minahasa Utara, tetapi juga untuk berkontribusi dalam diskursus kebangsaan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di seluruh Indonesia.
Jose
