MANADO KOMENTAR-Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara di demo oleh ratusan lebih mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Sulawesi Utara (Permesta).
Sebelumnya mahasiswa berkumpul di Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado, lalu sama sama bergerak ke Kantor DPRD Sulut dengan berjalan kaki.
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WITA ini bertujuan menyampaikan serangkaian tuntutan nasional maupun daerah kepada pemangku kepentingan Sulawesi Utara.
Massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulawesi Utara dr. Andy Silangen. Namun, muncul ketegangan ketika aparat meminta hanya 20 orang utusan yang diperbolehkan masuk ke dalam kantor DPRD. Mahasiswa menolak pembatasan tersebut, sehingga terjadi bentrok ringan antara massa dan aparat kepolisian di lokasi aksi.
Dalam tuntutan yang dibacakan oleh PERMSTA, pada level nasional antara lain meminta segera menetapkan Karhutla menjadi isu nasional, menolak PSN di Papua, menghentikan militerisasi ruang sipil, mengadili pelanggaran HAM serta merealisasikan 19 juta lapangan pekerjaan.
Sedangkan tuntutan daerah meliputi penghentian perampasan ruang hidup masyarakat, stop penebitan Ijin Usaha Pertambangan yang merusak pulauan, percepatan pembangkit listrik daerah, pemerataan pendidikan‑kesehatan‑ekonomi di Manado Tua, penanganan kasus pelecehan seksual di Sulut, tolak studi kepolisian yang tidak transparan, tolak reklamasi Manado Tua serta evaluasi kinerja Polda Sulut.
Para pendemo menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kritik konstruktif terhadap jalannya pemerintahan, serta mendesak DPRD Sulut untuk menjadi jembatan aspirasi menuju pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketua DPRD Sulut dr. Andy Silangen menyatakan akan menampung seluruh aspirasi massa dan meneruskan tuntutan tersebut kepada instansi terkait.
Sampai berita ini diturunkan, situasi di lokasi mulai kondusif meskipun massa tetap bertahan menyuarakan komitmen untuk terus mengawal realisasi seluruh tuntutan yang telah disampaikan
Jose
