JAKARTA KOMENTAR-Pusat versus Daerah, adalah sebuah dialektika klasik yang kerap menimbulkan gesekan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Namun, dalam forum bergengsi diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (03/06/2026), Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Dr. Joune Ganda. SE. MAP. MM. M.Si, menyampaikan kritik konstruktif yang menggugah kesadaran para pemangku kepentingan pusat.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Kementerian Dalam Negeri, serta didukung oleh Chandler Governance Group (CGG) ini, menjadi panggung bagi Joune Ganda untuk menyuarakan aspirasi ratusan bupati di seluruh Indonesia.
Dengan lantang, ia menegaskan bahwa pengukuran kinerja pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada standardisasi angka administratif yang kaku dan abai terhadap realitas lapangan.
Dalam panel diskusi tersebut, Joune Ganda menyoroti ekstrimnya keberagaman geografis dan sosial di Indonesia. Ia menekankan bahwa membandingkan kinerja sebuah kabupaten di Pulau Jawa yang infrastrukturnya matang, dengan kabupaten di kawasan perbatasan atau kepulauan yang minim akses, adalah bentuk ketidakadilan metodologis.
“Kabupaten di Pulau Jawa tentu menghadapi kondisi yang sangat berbeda dengan kabupaten di kawasan perbatasan, kepulauan, atau pegunungan. Ketika kita mengukur keberhasilan daerah, yang perlu dilihat bukan hanya hasil akhirnya (output), tetapi juga kondisi awal (baseline), kapasitas fiskal yang dimiliki, serta beratnya tantangan yang harus dihadapi,” ujar Joune dengan nada tegas namun elegan.
Bagi Joune, instrumen evaluasi dari pusat harus mengadopsi prinsip keadilan substansial. Ia menolak pendekatan “satu ukuran untuk semua” (one size fits all) yang sering kali merugikan daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya alam atau geografis.
Menanggapi kehadiran metode RGSS yang dikembangkan oleh LPEM FEB UI, APKASI di bawah kepemimpinan Joune menyatakan dukungan terhadap gerakan evidence-based policy atau tata kelola berbasis data. Namun, Joune memberikan catatan kritis yang tajam agar instrumen ini tidak menjadi senjata politik untuk mendiskreditkan daerah tertentu.
“RGSS harus menjadi instrumen pembelajaran (learning tool), bukan instrumen penghakiman (judgment tool). Tujuannya bukan untuk menentukan siapa yang ‘terbaik’ dan siapa yang ‘terburuk’ secara simplistis, melainkan agar seluruh daerah bisa belajar satu sama lain dan bergerak maju bersama,” jelas Joune.
Ia mendesak agar metode perbandingan dalam RGSS dilakukan secara “apple-to-apple”. “Harus ada pengelompokan yang adil. Kabupaten kepulauan harus dibandingkan dengan kabupaten kepulauan lainnya. Daerah perbatasan dengan daerah perbatasan. Daerah industri dengan daerah industri. Kita harus membandingkan entitas yang sebanding (comparable) agar evaluasinya objektif dan relevan,” tambahnya.
Pernyataan Joune Ganda mendapat respons serius dari para akademisi UI dan perwakilan Kemendagri. Ia mengingatkan bahwa otonomi daerah bukan sekadar penyerahan urusan, tetapi juga pengakuan terhadap hakikat keberagaman. APKASI berharap RGSS dapat berkembang menjadi ruang evaluasi yang empati, objektif, dan memberdayakan.
“Kami mendukung penuh transparansi data. Namun, data harus dibaca dengan konteks. Daerah yang berjuang keras di tengah keterbatasan deserves recognition (layak mendapatkan pengakuan), bukan stigmatisasi. Ini adalah wujud penguatan otonomi daerah secara hakiki,” tutup Joune.
Kehadiran Joune Ganda sebagai Sekjen APKASI dalam forum tingkat nasional ini menunjukkan konsistensinya dalam memperjuangkan keadilan distributif dan asimetris bagi pemerintah daerah. Baginya, kemajuan Indonesia tidak diukur dari seberapa tinggi rata-rata nilai di kertas, tetapi dari seberapa merata kesejahteraan dirasakan dari Sabang sampai Merauke, tanpa meninggalkan daerah-daerah yang paling sulit dijangkau.
Jose
