SULUT KOMENTAR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna pada Selasa (18/11/2025), dalam rapat paripurna dibahas sebuah agenda besar yang bukan sekadar angka, melainkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD dr. Andy Silangen menghasilkan kesepakatan atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, serta penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., dalam sambutannya menegaskan bahwa proses panjang pembahasan telah memperlihatkan sinergi yang kuat. “KUA-PPAS telah kita sesuaikan dan pertimbangkan. Menjadi syukur, komitmen ini disambut baik oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya.
Kesepakatan tersebut membawa perubahan signifikan pada beberapa komponen anggaran:
– Pendapatan Daerah naik Rp 15 miliar menjadi Rp 3,180 triliun.
– Belanja Daerah bertambah Rp 45 miliar menjadi Rp 3,019 triliun.
– Penerimaan Pembiayaan (SiLPA) meningkat Rp 30 miliar menjadi Rp 50 miliar.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran utang daerah tetap dipertahankan sebesar Rp 210,62 miliar.
Dalam arah kebijakan makro, APBD 2026 difokuskan pada penguatan sektor agribisnis dan pariwisata, dengan target pertumbuhan ekonomi 6,05 persen, pengendalian inflasi, serta penurunan angka kemiskinan.
Dengan penetapan ini, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan wujud nyata komitmen untuk membangun daerah. Harapan besar kini dititipkan pada implementasi kebijakan yang mampu menghadirkan kesejahteraan, sehingga Sulawesi Utara dapat melangkah lebih mantap menuju tahun 2026 dengan semangat kebersamaan dan visi kemajuan.
Joppy Senduk
