MINUT KOMENTAR-Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola anggaran yang transparan dan responsif.
Pada Senin (11/08/2025), Bupati Minahasa Utara Joune Ganda menghadiri Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Minut, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Vonny Rumimpunu. Dalam rapat tersebut, Bupati bersama DPRD menandatangani nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2025.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota dewan dan jajaran pejabat daerah, menandai langkah penting dalam menyelaraskan arah pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Kesepakatan ini menjadi fondasi bagi penggunaan anggaran yang lebih efisien, produktif, dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Bupati Joune Ganda menjelaskan bahwa perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan beberapa kebutuhan strategis yang mendesak. Salah satu sumber pendanaan utama berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2024. Dana ini akan dialokasikan untuk:
- Membiayai program-program prioritas daerah.
- Menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga.
- Mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya layanan publik vital.
Meski terdapat penyesuaian pada proyeksi pendapatan daerah dari Rp1,057 triliun menjadi Rp1,033 triliunbelanja daerah justru mengalami peningkatan signifikan, dari Rp1,059 triliun menjadi Rp1,081 triliun. Kenaikan ini akan difokuskan pada belanja modal dan transfer, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Penyesuaian ini kami lakukan agar penggunaan anggaran lebih efisien, produktif, dan tepat sasaran,” tegas Bupati Joune Ganda.
Kesepakatan perubahan KUA-PPAS ini bukan sekadar dokumen teknis, melainkan wujud nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merancang masa depan Minahasa Utara. Penyelesaian pembahasan yang tepat waktu mendapat apresiasi luas, mencerminkan semangat kolaborasi demi kemajuan daerah.
Dengan arah kebijakan yang jelas dan dukungan penuh dari DPRD, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara siap melangkah lebih jauh dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran bukan hanya soal angka, tetapi tentang keberpihakan pada rakyat.
JOppySEnduk
