foto (jelajahterkini)
MINUT KOMENTAR-Kepanikan dan kemarahan warga meluas setelah jalan nasional penghubung vital antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung mengalami putus total akibat amblesnya badan jalan di kawasan lingkar tambang, Minggu (07/06/2026).
Sejumlah media lokal memuat adanya kerusakan terparah dalam sejarah jalur strategis ini tidak hanya memutus akses logistik dan ekonomi, tetapi juga memicu pertanyaan besar mengenai dampak operasional pertambangan terhadap infrastruktur publik dan keselamatan jiwa.
Ditengah kebuntuan informasi dari pihak perusahaan dan pemerintah daerah, sosok Tonaas Wangko (TW) Sulawesi Utara, Izhak Tambani, tampil sebagai satu-satunya figur yang turun langsung ke lapangan.
Menemui warga di Desa Tatelu dan Warukapas, Izhak memberikan jaminan tegas, ia tidak akan tinggal diam. Ia menyatakan kesiapannya untuk membawa gugatan rakyat ini hingga ke tingkat tertinggi negara.
Dengan nada lantang dan penuh empati, Izhak Tambani menegaskan posisinya di belakang rakyat. Ia menolak alasan-alasan teknis yang sering digunakan untuk mengaburkan tanggung jawab korporasi.
“Saya siap membawa keluhan warga Likupang-Bitung ini langsung ke meja Presiden RI. Jangan ada lagi permainan kata-kata. Keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup adalah harga mati. Ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak atau profit perusahaan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Izhak di hadapan ratusan warga yang geram.
Pernyataan Izhak ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini merasa suaranya diabaikan. Bagi Izhak, kerusakan jalan berulang di lokasi yang sama bukanlah kecelakaan biasa, melainkan indikasi adanya kelalaian sistemik yang harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum dan kementerian terkait.
Kemarahan warga bukan tanpa alasan. Selain jalan yang ambles disertai retakan panjang, warga melaporkan dampak mengerikan lainnya dari aktivitas PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), anak perusahaan PT Archi Indonesia Tbk,
- Getaran Blasting, Aktivitas peledakan di kawasan Tasiam Kecil, yang dekat dengan daerah tangkapan air dan hutan lindung, diduga menyebabkan retak-retak pada rumah warga dan mengganggu sumber mata air kehidupan.
- Dugaan Pencemaran Lingkungan, Warga mengungkap insiden kematian puluhan ekor sapi tahun lalu yang diduga akibat mengonsumsi air sungai tercemar di area resettlement, sebuah kasus yang hingga kini belum tuntas secara ilmiah.
- Pelanggaran UU, Warga menuntut penegakan Undang-Undang Minerba dan UU Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH). Jika terbukti ada pelanggaran yang merusak fasilitas umum dan mencemari lingkungan, sanksi pidana harus dijatuhkan.
“Kami meminta audit menyeluruh oleh pemerintah pusat dan aparat hukum. Ada atau tidaknya kaitan antara beban truk tambang bermuatan berat dengan kerusakan jalan ini harus transparan. Kami tidak mau kejadian ini berulang tanpa solusi pasti,” ujar perwakilan warga di lokasi.
Hingga berita ini diturunkan, baik pihak PT MSM, PT TTN, maupun Pemerintah Daerah belum merilis pernyataan resmi terkait insiden kritis tersebut. Keheningan ini semakin memperkuat tuntutan warga agar Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Polri, dan Pemprov Sulawesi Utara segera turun tangan.
Kehadiran Izhak Tambani di tengah krisis ini memberikan harapan baru. Komitmennya untuk mengawal isu ini hingga ke Istana Negara menunjukkan bahwa rakyat Minahasa Utara dan Bitung tidak sendirian. Jalur nasional ini adalah nadi ekonomi ribuan keluarga; kerusakannya adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup mereka.
Dengan dukungan Tonaas Wangko, warga kini bersatu padu menuntut keadilan: perbaikan jalan yang permanen, investigasi lingkungan yang independen, dan penegakan hukum yang tegas bagi siapa pun yang terbukti lalai. Rakyat menunggu aksi nyata, bukan janji kosong.
Sementara untuk dugaan pencemaran lingkungan, Humas PT. MSM Inyo Rumondor pernah memberikan pernyataan kepada media ini lewat tlp WA, bahwa limba perusahaan tidak dialirkan ke sungai.
Jose
