SULUT KOMENTAR-Politisi Sulawesi Utara, Firasat Mokodompit, mengeluarkan pernyataan kritis terkait arah kebijakan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti tiga isu utama yang menurutnya menjadi perhatian para ekonom dan publik luas.
Firasat mengutip data dari Word Bank yang menyebutkan bahwa 68,25% penduduk Indonesia tergolong miskin, jika menggunakan standar garis kemiskinan global terbaru. Angka ini jauh berbeda dari data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat kemiskinan hanya 9,03% pada Maret 2024.
Perbedaan ini ungkap Firasat, mencerminkan adanya kemiskinan struktural yang belum tertangani, terutama di kalangan kelas menengah rentan.
Ia juga menyoroti laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa defisit APBN triwulan II 2025 mencapai Rp204 triliun, namun terdapat penghematan sebesar Rp306 triliun yang disetor ke Badan Pengelola Investasi Danantara.
Firasat mempertanyakan apakah efisiensi ini benar-benar berdampak pada pengurangan defisit atau hanya pergeseran alokasi fiskal.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama tujuh bulan disebut belum mencapai 30% progres dari target nasional.
Ia mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi efektivitas program ini dan mempertimbangkan pengalihan anggaran ke program kuliah gratis sebagai alternatif investasi SDM jangka panjang.
Untuk menjawab tantangan tersebut kata Firasat, ada beberapa solusi strategis yang dapat dipertimbangkan pemerintah diantaranya, Sinkronisasi Data Kemiskinan, makukan harmonisasi antara data BPS dan Bank Dunia untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif, lalu membentuk tim lintas kementerian untuk mengidentifikasi kelompok rentan yang tidak tercakup dalam data resmi.
Selain itu pemerintah harus memastikan optimalisasi dana yang transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana investasi Danantara, serta memprioritaskan sektor produktif seperti pertanian, pendidikan, dan energi terbarukan.
Selain itu, pemerintah hendaknya melakukan valuasi Program MBG dengan cara melakukan audit menyeluruh terhadap dapur komunitas dan distribusi MBG.
Jika ditemukan progres dari kegiatan MBG rendah, sebaiknya dialihkan sebagian anggarannya ke beasiswa kuliah gratis untuk siswa berprestasi dari keluarga miskin.
“Hal itu tujuan untuk mengantisipasi perang tarif global serta diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada negara tertentu,”tandas politisi asal Bolmong Raya ini.
