MINSEL KOMENTARKabupaten Minahasa Selatan kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Dalam acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Kota Manado, Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, SH., secara langsung menerima laporan hasil pemeriksaan.
Opini WTP yang diberikan menjadi bukti konkret bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Komitmen Minahasa Selatan dalam Tata Kelola Keuangan yang Profesional
Dalam sambutannya, Bupati Franky Donny Wongkar menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan atas kerja keras mereka dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah.
“Prestasi ini bukan hanya capaian administratif, tetapi juga cerminan dari komitmen kuat pemerintah daerah untuk senantiasa menjalankan tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab,”ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan dari DPRD serta sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, yang turut berperan dalam pengawasan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
BPK: WTP adalah Standar Tinggi dalam Transparansi Keuangan
Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, SE., MM., Ak., CA., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA, menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi tolok ukur bagi tata kelola pemerintahan yang efektif dan kredibel.
“Capaian ini menunjukkan bahwa Pemkab Minahasa Selatan konsisten dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Semoga prestasi ini terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya,”ujarnya.
Langkah Menuju Pembangunan yang Lebih Baik
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Kepala BKAD dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Utara, serta para pejabat tinggi Pemkab Minahasa Selatan.
Dengan capaian ini, Minahasa Selatan semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu daerah yang memiliki standar tinggi dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus memberikan optimisme bagi pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Taufiq
