SULUT KOMENTAR-Dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sulawesi Utara, yaitu KEK Industri dan KEK Pariwisata, digadang-gadang sebagai kunci utama kebangkitan ekonomi daerah. Namun, hingga kini realisasinya masih dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat laju investasi dan pengembangan kawasan.
Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya dukungan konkret dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk regulasi maupun insentif modal. Ventje Pinontoan menyoroti bahwa keberhasilan dua KEK ini akan menjadi Victory besar bagi Sulawesi Utara, terutama dalam memperkuat daya saing daerah di jalur maritim Asia Pasifik.
“Masyarakat Sulut telah lama menantikan realisasi KEK sebagai pilar ekonomi baru. Namun, tanpa dukungan regulasi yang jelas dan penyelesaian konflik lahan, ini akan tetap menjadi harapan yang sulit dicapai,” ujar Ventje.
Masalah kepemilikan lahan juga menjadi batu sandungan utama. Di kawasan KEK Pariwisata Likupang, beberapa lahan negara yang seharusnya dikembalikan setelah kontrak berakhir masih tertahan oleh salah satu BUMN, menghambat progres pengembangan kawasan tersebut.
Tantangan serupa juga terjadi di KEK Industri, di mana kepemilikan lahan yang belum tuntas memperlambat iklim investasi.
Ventje Rumambi menegaskan bahwa faktor regulasi dan pengelolaan KEK harus menjadi perhatian serius.”Jika regulasi tidak segera dipercepat dan pengelola KEK tidak memiliki kapabilitas yang mumpuni, maka potensi besar yang dimiliki dua KEK ini bisa sia-sia. Pemerintah daerah dan pusat harus lebih agresif dalam menyusun strategi percepatan,” tegasnya.
Sementara itu, Delbert Mongan menyerukan perlunya aksi konkret dari pemerintah daerah, termasuk instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Industri, dan Bappeda, agar lebih proaktif dalam menuntaskan peta jalan pengembangan KEK. “,Master plan harus diseriusi dan perencanaan anggaran harus diperjuangkan. Jangan sampai ini hanya menjadi proyek tanpa kepastian,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, investor telah menunjukkan minat besar terhadap kedua KEK tersebut. Namun, dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang sebelumnya diharapkan mencapai Rp3 triliun belum juga terealisasi, memperlambat langkah-langkah yang diperlukan untuk menarik lebih banyak investasi.
Di tengah tantangan ini, Ventje Rumambi tetap optimis bahwa solusi bisa ditemukan jika ada sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pusat, dengan melibatkan TNI dan Polri untuk memastikan stabilitas kawasan dan pengamanan proyek.
Ia juga menaruh harapan besar pada kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, yang diyakini memiliki kapasitas untuk mendorong percepatan KEK dengan dukungan politik yang lebih kuat.
Jika seluruh kendala ini dapat diatasi dengan strategi yang tepat, KEK Industri dan KEK Pariwisata akan menjadi motor utama ekonomi Sulawesi Utara, mengubah impian besar masyarakat menjadi kenyataan yang berdampak luas.
JOppySEnduk
