JAKARTA KOMENTAR-Wakil Ketua (Waketum) Asosasi Pemerintah
Kabupaten Indonesia (Apkasi) Joune Ganda. SE. MAP. MM. M.Si, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta.
Dalam kegiatan itu, membahas mengenai “Rencana Implementasi SIPD RI” Secara Penuh sebagai Aplikasi Umum Bidang Pemerintah Daerah”.
Focus Group Discussion yang di gagas oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI itu, berlangsung di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (09/01/2025).
Wakil Ketua Umum Apkasi, Joune Ganda.SE. MAP. MM. M.Si didampingi Direktur Eksekutif Sarman Simanjorang, menyatakan kesiapannya mendukung dan mendorong anggota Apkasi untuk mengimplementasi SIPD secara penuh.
“Kami menyadari bahwa SIPD ini merupakan sebuah kewajiban dan tidak ada pilihan lain guna perwujudan amanah UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah khususnya pasal 391. Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD,”ungkap Bupati Minahasa Utara ini.
Kendati begitu kata Joune Ganda, ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki yakni, SIPD yang masih terkesan kurang responsif terhadap Help Desk.
“Ini adalah bagian dari aspirasi Pemerintah Daerah yang perlu di sampaikan guna memudahkan penggunaan SIPD,”kata suami dari Ny. Rizya Ganda Davega ini.
Selainnitu, perlu adanya penguatan dan sinergitas dengan BPKP guna peningkatan pelaporan keuangan pemerintah daerah. “Kami juga berharap adanya aplikasi pendamping, selama SPID belum berjalan optimal,”katanya lagi.
Pengurus Apkasi kata Joune Ganda, sangat mendukung program
BPK RI untuk implementasi SIPD RI secara penuh, sebagai Aplikasi umum bidang pemerintah daerah, terutama pada modul penatausahaan dan modul akuntasi dan pelaporan, untuk mendukung konsolidasi dan sinergi fiskal.
Rapat rapat dipimpin oleh Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Laode Nusriadi dan turut di hadiri oleh Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri, serta perwakilan asosiasi pemerintah daerah baik provinsi dan kota.
Jose
