MINUT KOMENTAR-Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda. SE. MAP. MM. M.Si, resmi menerima piagam penghargaan atas dedikasinya memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat diseluruh posok Minahasa Utara.
Penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian disela-sela pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara, yang dirangkaikan dengan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan se-Sulut di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Kamis (26/02/2026).
Dibawah kepemimpinan Joune Ganda, Minahasa Utara mencatatkan prestasi gemilang sebagai wilayah dengan jumlah Posbankum terbanyak kedua di Sulawesi Utara.
Pemkab Minut saat ini memiliki 125 Posbankum yang berdiri 6 kelurahan untuk membantu menyelesaikan semua persoalan hukum masyarakat.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan nyata dalam memberikan keadilan kepada masyarkat kecil di sstiap Desa.
“ Dengan adanya Posbankum, masyarakat kini memiliki ruang untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak dan cepat,” ujar Bupati Joune Ganda.
Kehadiran 125 Posbankum
bukan sekadar simbol, melainkan pengingat bahwa keadilan harus hadir di setiap sudut desa. Minahasa Utara menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berpihak pada rakyat mampu membuka jalan menuju masyarakat yang lebih berdaya dan terlindungi secara hukum.
Komitmen memperluas akses bantuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat mendapat pengakuan melalui piagam penghargaan yang diserahkan langsung kepada Bupati Joune Ganda.
Bupati Joune menjelaskan bahwa kehadiran Posbankum di tingkat desa bukan sekadar simbolis. Lembaga ini dirancang sebagai lini terdepan untuk memberikan pertolongan pertama dalam menyelesaikan berbagai sengketa atau persoalan hukum di tengah masyarakat Minahasa Utara.
“Tujuannya jelas agar masalah hukum dapat diselesaikan secara mediasi atau kekeluargaan di tingkat bawah, tanpa harus selalu berujung pada proses persidangan yang panjang di pengadilan,”ungkap Joune.
Dengan semakin banyaknya Posbankum yang hadir di desa dan kelurahan, Minahasa Utara menegaskan diri sebagai daerah yang serius menjamin hak hukum warganya. Langkah ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menempatkan keadilan sebagai hak dasar yang tak boleh ditawar.
Lewat kolaborasi dengan Kemenkumham itu, semakin memperpanjang daftar penghargaan yang diterima Joune Ganda selama masa kepemimpinannya di tahun 2026.
Ini juga menegaskan bahwa visi pembangunan Minahasa Utara tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh lapisan masyarakat.
Jose
