MANADO KOMENTAR-Suasana Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara terasa hangat namun serius pada Selasa (7/7/2026), saat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bertemu dengan Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam momentum penting evaluasi kinerja keuangan daerah ini, Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, menyampaikan pesan lembut namun mendalam mengenai pentingnya kehadiran utuh seluruh elemen parlemen.
Fransiskus mengamati bahwa dinamika kehadiran fraksi dalam sesi pembahasan tersebut masih perlu ditingkatkan.
Ia mencatat bahwa hingga tahap tertentu, keterwakilan aktif terlihat dominan dari Fraksi PDI Perjuangan, sementara perwakilan dari fraksi lain seperti Gerindra dan Demokrat belum tampak bergabung secara penuh. Namun, ia juga mengapresiasi langkah positif dari Fraksi NasDem yang sempat hadir melalui Nik Lomban sebelum beralih ke agenda lain, serta kehadiran Ketua Fraksi Golkar, Cindy Wurangian, yang kemudian bergabung di tengah jalannya rapat.
“Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah wujud tanggung jawab kolektif kita sebagai wakil rakyat,” ujar Fransiskus kepada Ketua TAPD Sulut, Tahlis Galang, dan jajarannya.
Ia menekankan bahwa lima fraksi yang ada Golkar, Demokrat, NasDem, Gerindra, dan PDI Perjuangan memiliki peran setara dalam membangun Sulawesi Utara yang lebih baik.
Bagi Fransiskus, kehadiran setiap fraksi adalah simbol dari komitmen bersama untuk mengkritisi dan mencari solusi atas realisasi anggaran selama lima tahun terakhir.
“Kita harus bersama-sama. Selama lima tahun, kita perlu mengkritisi agar ada jalan keluar yang konstruktif. Ketika kita hadir bersama, suara rakyat akan terdengar lebih jelas dan keputusan yang diambil akan lebih berbobot,” jelasnya dengan nada mengajak.
Terpantau dalam sesi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menunjukkan keterwakilan yang solid dengan kehadiran Ketua DPRD Fransiskus Andi Silangen, Pricylia Elviera Rondo, Amir Liputo, Pierre Makisanti, Berty Kapojos, dan Royke Roring. Kehadiran mereka menjadi contoh awal bagaimana keterlibatan aktif dapat memperkaya diskusi substansial antara legislatif dan eksekutif.
Melalui teguran halus ini, Ketua DPRD berharap agar sisa tahapan pembahasan hingga pengesahan nanti dapat dihadiri oleh seluruh pimpinan fraksi dan anggota banggar. Hal ini bertujuan memastikan bahwa setiap rupiah APBD dipertanggungjawabkan dengan transparan, inklusif, dan benar-benar mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Utara.
Jose
