SULUT KOMENTAR-Pemerataan akses listrik di wilayah kepulauan Sulawesi Utara menjadi sorotan tajam Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, yang tengah memperjuangkan keadilan energi dan penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR/IPR) yang berpihak kepada masyarakat.
“Masih ada tiga pulau di Sulut yang hanya menikmati listrik selama 6 hingga 12 jam per hari. Ini sangat tidak ideal. Mereka sangat membutuhkan listrik 24 jam penuh untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi,” tegas Royke Anter. Menurutnya, kebutuhan dasar seperti listrik tidak boleh lagi menjadi kemewahan bagi masyarakat kepulauan.
Pernyataan tersebut muncul menyusul pertemuan Gubernur Yulius Selvanus dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (4/11/2025). Pertemuan itu menjadi titik harapan baru bagi Sulawesi Utara untuk menjadi provinsi yang mengedepankan pemerataan energi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Royke Anter juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan energi berkeadilan. Ia berharap langkah Gubernur tidak hanya menjadi wacana, tetapi segera ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat kepulauan.
Dengan dukungan legislatif dan komitmen eksekutif, Sulawesi Utara kini berada di jalur yang tepat untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerataan listrik dan penataan tambang rakyat bukan sekadar program, tetapi wujud nyata keberpihakan kepada rakyat.
Joppy Senduk
