Manado,KOMENTAR.CO.ID- Dinas Sosial Pemerintah Kota Manado telah memfasilitasi keberadaan shelter (rumah singgah) bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak memiliki keluarga, atau bukan asal dari Sulawesi Utara.
Hal ini pun mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Irene Golda Pinontoan (IGP).
Kepada wartawan, Legislator Dapil Kota Manado ini mengatakan bahwa dengan adanya Shelter yang telah di sediakan oleh pemkot Manado, ini bisa membantu masyarakat agar tidak terganggu lagi dari ODGJ yang sering berkeliaran di Kota Manado.
“Dengan adanya oprasional Shalter ini mampu menekan angka ODGJ yang berkeliaran di ruang publik sekaligus menjawab keresahan warga, sehingga kenyamanan dan rasa aman masyarakat bisa terjaga,” ujar Irene, di DPRD Sulut, Senin (14/9/2026).
Ia pun sangat berterima kasih kepada Pemerintah provinsi yang terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota manado, dalam upaya penanganan masalah ODGJ ini.
“Kalau tidak salah Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kesehatan, telah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Sosial Pemkot manado, juga Satpol-PP yang ada. Inikan bagus karena pemerintah saling berkoordinasi. Saya sangat berterima kasih, dan berharap agar Kota Manado ini selalu aman, dan damai,”pungkasnya.
Persoalan ODGJ sebelumnya sempat menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Sulut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Sulut pekan lalu.
Dalam forum tersebut, para wakil rakyat menyoroti fenomena maraknya ODGJ di area publik bahkan sempat viral aksi ODGJ masuk ke dalam salah satu mall di Manado yang berpotensi membahayakan pengunjung.
Merespons sorotan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sulut, dr. Lidya Tulus, bersama pihak RS Jiwa Kalasey menjelaskan bahwa penanganan di lapangan membutuhkan sinergi antardaerah. Dan perlu tes kesehatan Mental agar ODGJ yang beredar dijalan bisa di minimalisir.
“Perlu diketahui yang dilayani untuk ODGJ yang sudah masuk di RS, sedangkan yang beredar di jalan itu adalah tuhas dari Dinas Sosial,”tuturnya.
Akan tetapi, katanya Dinas Kesehatan sudah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Manado, dan Satpol PP Manado, serta RSJ untuk dikoordinasikan penanganan pasian Jiwa yang bukan berasal dari Sulut.
“Karena tidak ada keluarga akan mendampingi setelah pasien Jiwa itu masuk. Tapi bersyukur pemerintah Kota Manado sudah menyiapkan satu selter yang dikelola dinas sosial kota manado. Jadi sudah tidak dipermasalahkan pasien ini KTP manado atau bukan. Jadi kalau pasien sudah masuk RSJ kami meminta Bantuan dari Pemkot Manado dipulangkan dan diistirahatkan di selter tersebut, dan ada pengawasan dari tenaga dari Puskesmas. Dan ini sementara dalam pemaksimalan,”pungkasnya.
Saat ini, shelter Dinsos Manado memfasilitasi 16 penghuni yang mendapatkan perlindungan serta pendampingan. Jumlah tersebut bersifat dinamis karena sebagian penghuni dapat dipulangkan jika dipjemput oleh pihak keluarga.
Meski demikian, penanganan ODGJ dan warga terlantar menghadapi tantangan tersendiri.
Kepala Dinsos Manado, Lenda Pelealu, mengungkapkan bahwa beberapa penghuni kerap kembali ke jalanan atau shelter tak lama setelah dipulangkan. Selain itu, petugas juga mendapati warga terlantar yang berasal dari luar daerah, seperti Ambon, Gorontalo, Makassar, hingga Kediri.
Kondisi ini menegaskan bahwa penanganan warga rentan tidak cukup berhenti pada penyediaan tempat tinggal sementara.
Dibutuhkan komitmen berkelanjutan dan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, keluarga, serta masyarakat agar penanganan berjalan tuntas dan humanis.
Irene Golda Pinontoan juga mendorong Kolabirasi yang baik antara SKPD terkait Pemerintah Propinsi dan Kota Manado bahkan Kab/kota lain dalam menyikapi persoalan ini.
(IKA)
