MANADO KOMENTAR-Pertanyaan kritis terlontar dari ruang paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara terkait kesiapan anggaran daerah menghadapi ancaman bencana iklim.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Cindy Wurangian, mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjelaskan alokasi dana khusus antisipasi dampak El Nino dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, pada Selasa (1/9/2026).
Cindy menekankan bahwa revisi anggaran tidak boleh hanya sekadar memindahkan pos-pos belanja rutin, tetapi harus responsif terhadap kondisi darurat yang berkembang di lapangan, khususnya setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi menetapkan status El Nino sangat kuat sejak 2 Agustus 2026 lalu.
Dalam paparannya, Cindy menyoroti fakta bahwa Sulawesi Utara telah masuk dalam zona peringatan dini kekeringan meteorologis. Ia mengingatkan rekan-rekannya di eksekutif bahwa fenomena ini bukan lagi prediksi jauh hari, melainkan realitas yang sedang terjadi dan berpotensi memicu bencana susulan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta gagal panen.
“Ada beberapa catatan penting. Kita memang membahas APBD Perubahan yang sifatnya rutin setiap tahun. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap kondisi baru yang belum terprediksi saat penyusunan APBD Induk 2026,” tegas Cindy.
Ia menambahkan, melihat dahsyatnya kebakaran dan kekeringan yang terjadi di berbagai wilayah lain di Indonesia akibat El Nino, Sulut harus bersiap sedia. “Mudah-mudahan tidak terjadi bencana besar di sini, tetapi sebagai pembuat kebijakan, kita tidak boleh mengandalkan harapan. Kita harus punya payung sebelum hujan. Apakah ada pos anggaran khusus untuk mitigasi dan tanggap darurat El Nino?” tanyanya tajam kepada perwakilan TAPD.
Pertanyaan Cindy Wurangian menyasar pada ketersediaan buffer atau penyangga anggaran yang dapat segera dicairkan jika keadaan memburuk. Ia menilai bahwa keterlambatan respons anggaran bisa berakibat fatal bagi sektor pertanian dan keselamatan warga.
Beberapa poin krusial yang diharapkan terserap dalam APBD Perubahan meliputi
- Alokasi tunai untuk pemadaman awal karhutla dan distribusi air bersih ke daerah kering.
- Bantuan Benih & Pupuk Cadangan untuk mengantisipasi gagal panen akibat kekeringan panjang.
- Percepatan perbaikan saluran irigasi dan sumber air masyarakat yang mulai mengering. Tekanan dari Banggar DPRD ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa APBD Perubahan benar-benar berfungsi sebagai instrumen penyelamat di tengah ketidakpastian iklim, bukan sekadar dokumen administratif belaka.
Jose
