SULUT KOMENTAR-Gubernur Sulut Yulius Selvanus, akhirnya mampu keluar dari tekanan setelah mengambil langkah tegas dengan membatalkan kenaikan pajak kendaraan bermotor.
Ketua YLKI Sulut Aldy Lumingkewas menilai bahwa kenaikan pajak kendaraan bermotor adalah upaya dari pihak tertentu untuk melalukan pelemahan terhadap kepemimpinan YSK-VM selaku Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan masyarakat Sulawesi Utara, sambil menyayangkan pejabat Eselon II dan III masih dikuasi pejabat lama.
“Saya menduga ada oknum yang menyodorkan kebijakan yang tidak populis dan mengurangi kepercayaan dan simpati masyarakat Sulut serta berupaya menurunkan elektabilitas Gubernur Yulius,”tegas Aldy di Manado, Kamis (08/01/2026).
Dengan kenaikan pajak yang tidak melalui mekanisme sosialisasi, kami menduga adanya konspirasi tingkat tinggi diinternal pejabat Pemprov Sulut yang dipimpin YSK-VM.
Hal itu disebabkan karena 99 persen pejabat di Pemprov Sulut masih dikuasai para pejabat lama yang tidak mendukung YSK-VM pada Pilgub 2024 silam.
Situasi ini kata Aldy, memunculkan spekulasi, apakah Gubernur Yulius terlalu baik ataukah tengah bermain aman di bawah bayang politik gerbong pemerintahan lama yang telag mengakar kuat di tanah Nyiur Melambai?
Ia mencontohkan kebijakan mutasi dan pelantikan pejabat yang dilakukan Gubernur Yulius belakangan ini seolah mempertegas kekuatan tersebut. Misalnya, pelantikan Kepala Badan Kesbang Pol Sulut yang disebut sebagai loyalis di pemerintahan sebelumnya, dilakukan satu hari sebelum memasuki masa pensiun.
Uniknya, pelantikan dilakukan saat hari libur demi memastikan seorang ASN memenuhi syarat usia sebagai pejabat eselon II.
Bukan hanya itu, sejumlah nama lain yang berjaya di era pemerintahan sebelumnya tetap bercokol di kursi strategis seperti Asisten 1 yang merangkap jabatan sebagai Kadis Kominfo, jabatan penting lainnya adalah kursi Kepala Badan Keuangan, Asisten II dan Kadis olahraga yang masih ditempati nama-nama lama, menunjukkan bahwa orbit kekuasaan pemerintahan sebelumnya belum bergeser.
Aldy menduga bahwa para pejabat tersebut sedang memainkan peran sebagai “corong internal” yang bisa melemahkan posisi Gubernur Yulius Selvanus.
Ditengah ekspektasi masyarakat akan arah baru pemerintahan, keberlanjutan pengaruh orang-orang lama ungkap Aldy, masih memunculkan pertanyaan penting, apakah Gubernur Yulius akan mengambil sikap tegas untuk membangun legacy sendiri? Ataukah ia akan terus berjalan di bawah bayang-bayang kekuatan lama yang masih mengakar kuat?
Kuatnya pengaruh kabinet lama dalam pemerintahan Yulius Selvanus dan Vicktor Mailangkay, terbentang pertanyaan yang lebih kompleks, apakah fenomena ini adalah bentuk kesinambungan birokrasi, atau justru cerminan politik yang sulit dilepaskan?
Puluhan figur yang dahulu berada di orbit kekuasaan pemerintahan terdahulu kini tetap menguasai kursi strategis.
Banyak dari mereka tidak sekadar bertahan, tetapi justru mendapatkan promosi dan posisi rangkap jabatan dan menikmati hari-hari mereka dengan tunjangan jabatan yang mencapai nilai rupiah yang heboh.
Sementara para militan yang berjuang mati-matian memenangkan YSK-Vicktor dalam Pilkada Gubernur lalu hanya bisa melihat dari kejauhan.
“Masyarakat mulai bertanya sejauh mana keberanian dan kemandirian Gubernur Yulius untuk menentukan arah sendiri dalam memimpin Sulut,”tegas Aldy.
Namun dari sudut pandang lain kata Aldy, pemerintahan yang baru tak serta-merta dapat mengubah formasi birokrasi secara drastis. Sumber daya manusia dan keberlanjutan program daerah membutuhkan kesinambungan.
Beberapa figur lama mungkin masih memiliki kapasitas dan pengalaman yang dibutuhkan. Tapi di sisi lain, pengangkatan pejabat mendekati masa pensiun yang dilakukan saat hari libur, menimbulkan tanda tanya besar, adakah tekanan eksternal ikut bermain?. Ataukan ini adalah keinginan para pembisik yang bercokol dibelakang Gubernur Yulius?.
Tak hanya soal nama-nama, tapi juga narasi yang dibangun. Apakah pemerintahan baru sudah mampu menyuarakan identitasnya sendiri di luar bayang tokoh-tokoh lama yang mengakar? Ataukah ini semata bentuk kompromi politik agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga?
Menurut Aldy, hal lain yang perlu dicermati adalah persepsi publik. Ketika harapan akan perubahan mulai redup karena dominasi tokoh lama, legitimasi moral pemerintahan bisa ikut tergoyahkan.
Maka, bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi jabatan, tetapi bagaimana jabatan itu digunakan untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat Sulut secara luas, bukan kepada jaringan elite politik.
Kendati begitu, dengan tegasnya Gubernur Yulius Selvanus membatalkan kenaikan pajak kendaraan bermotor, Aldy menilai, Gubernur Yulius mampu
keluar dari persimpangan jalan.
Ia terlihat kuat dan mulai menempuh jalur baru yang lebih independen dan progresif.
“Gubernur Yulius dan Wakil Gubernur Vicktor sebenarnya memiliki panggung untuk menegaskan integritasnya sendiri bukan sekadar sebagai pengelola warisan, tetapi sebagai pembaru. Keberanian untuk membentuk kabinet yang profesional tanpa dominasi loyalis adalah langkah awal menuju pemerintahan yang menjawab aspirasi masyarakat, bukan hanya kepentingan politik,”tegas Aldy.
Namun demikian masyarakat yang bersama sama mendukung Yulius-Vicktor hanya menyerahkan kepada kedua pemimpin ini. Karena hanya keduanya yang berhak melakuakan perubahan.
Kapan para militan yang berjuang mati-matian untuk YS-VM melihat perubahan itu, hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, publik Sulawesi Utara menanti perubahan yang bukan sekadar pergantian nama di kursi kepemimpinan melainkan keberanian untuk berdiri dengan narasi dan arah baru.
Jose
