TOTABUAN KOMENTAR-Upaya pemerintah daerah untuk menata dan memberdayakan sektor pertambangan rakyat, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, melakukan audiensi penting dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Pertemuan tersebut membahas secara mendalam usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Kabupaten Boltim tahun 2025, yang mencakup 93 titik lokasi. Usulan ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Boltim untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan.
Bupati Oskar Manoppo diterima langsung oleh Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara, Julian Ambassadur Shiddiq, bersama sejumlah pejabat teknis di lingkungan Ditjen Minerba. Dalam pemaparannya, Oskar menekankan bahwa penetapan WPR bukan hanya soal legalitas, tetapi juga tentang perlindungan terhadap masyarakat penambang dan penguatan ekonomi lokal.
“Penetapan WPR menjadi langkah strategis untuk menata aktivitas pertambangan rakyat di Boltim. Kami ingin masyarakat memiliki akses legal, aman, dan produktif terhadap sumber daya alam yang ada,” ujar Bupati Oskar.
Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya WPR, pemerintah daerah dapat lebih mudah melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengelolaan dampak lingkungan. Selain itu, WPR akan membuka peluang bagi koperasi dan kelompok usaha lokal untuk berkembang secara mandiri.
Direktorat Minerba menyambut baik inisiatif tersebut dan menyampaikan bahwa proses penetapan WPR harus melalui kajian teknis, sosial, dan lingkungan yang komprehensif. Dukungan data geospasial, partisipasi masyarakat, dan kesiapan kelembagaan daerah menjadi faktor penting dalam proses persetujuan.
Audiensi ini menjadi titik awal yang penting bagi Kabupaten Boltim dalam mewujudkan pertambangan rakyat yang tertata, legal, dan berdaya saing. Dengan 93 titik lokasi yang diusulkan, potensi ekonomi daerah dapat digerakkan secara inklusif, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.
Langkah Bupati Oskar Manoppo menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, sekaligus membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. Jika disetujui, WPR Boltim akan menjadi model pengelolaan tambang rakyat yang terintegrasi antara pusat dan daerah.
Dari ruang audiensi di Jakarta, harapan besar untuk masyarakat Boltim kini mulai digerakkan. Pemerintah daerah tak hanya bicara potensi, tetapi mulai menata masa depan pertambangan rakyat dengan visi yang jelas dan keberpihakan yang nyata.
ALFA
