JAKARTA KOMENTAR-Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, SE, MAP, MM, M.Si, menghadiri rapat kerja bersama Panitia Kerja Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara 1 Jakarta, Rabu (07/05/2025).
Rapat ini difokuskan pada evaluasi dan penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi perhatian utama dalam peningkatan layanan kesehatan di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Joune Ganda menggarisbawahi dampak defisit keuangan BPJS Kesehatan secara nasional yang berpotensi menghambat pembayaran klaim fasilitas kesehatan di daerah.
Ia menekankan bahwa keterlambatan pembayaran klaim kepada rumah sakit, terutama rumah sakit swasta dapat mengurangi minat mereka untuk menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga berdampak pada kualitas layanan yang diterima peserta JKN.
“Jika klaim terlambat dibayar, rumah sakit swasta semakin sulit mempertahankan kerja sama dengan BPJS. Ini akan berdampak langsung pada akses layanan kesehatan bagi masyarakat,”jelasnya.
Bupati Joune juga menyoroti tantangan aksesibilitas bagi peserta JKN di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T). Minimnya fasilitas kesehatan, terbatasnya tenaga medis, serta kondisi infrastruktur yang tidak memadai sering menjadi hambatan utama dalam pelayanan JKN di daerah-daerah tersebut.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kesenjangan kualitas layanan antara fasilitas kesehatan di kota besar dan daerah pedesaan menjadi isu penting yang perlu segera diatasi.
Selain persoalan akses,
Bupati Joune Ganda menyinggung
banyaknya kasus penolakan pasien di rumah sakit swasta akibat masalah administrasi dan risiko gagal bayar, yang akhirnya *merugikan peserta JKN.
Ia mendorong integrasi sistem dan data yang lebih baik agar proses administrasi bagi peserta lebih lancar dan transparan.
“Administrasi yang lebih terstruktur akan memastikan pasien tidak mengalami penolakan akibat kesalahan data atau prosedur,” tegasnya.
Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, Bupati Joune Ganda mengajukan sejumlah langkah strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah, BPJS Kesehatan, dan pihak terkait, antara lain, Optimalisasi data kepesertaan dan transparansi pengelolaan keuangan JKN, agar pembayaran klaim lebih lancar.
Selain itu, juga disampaikan mengenaibpemanfaatan dana SILPA daerah untuk membantu menutup pembayaran BPJS bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan penyedia layanan kesehatan guna meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan serta pengembangan inisiatif daerah untuk memperluas aksesibilitas layanan kesehatan, khususnya di wilayah 3T.
Dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan sinergis, Bupati Joune optimis bahwa berbagai masalah dalam kepesertaan dan iuran JKN dapat diatasi, sehingga program ini benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat Indonesia.
Melalui rapat dengan Panja Komisi IX DPR RI Bupati Minahasa Utara berupaya memastikan bahwa sistem JKN terus mengalami perbaikan, terutama dalam aspek keuangan, administrasi, dan aksesibilitas layanan.
JOppySEnduk
