Oleh : Tommy Sampelan
MANADO KOMENTAR – Suatu ketika Senin (19/10/2020) bukan kebetulan saya bersama teman-teman Gerakan Buruh Koalisi difasilitasi Polresta Manado berdialog dengan Politisi di gedung Tikala Lembaga DPRD, yang dikenal vokal, terhormat dan pandai bersilat lidah seperti drama korea. Saya tidak menyebut predikat ‘Babu Rakyat’ karena pasti ada yang merasa dihinakan.
Di momen itu, sahabatku Hengky Kawalo tampil bak konduktor yang piawai mengatur setiap irama dialog. Maklum, pengalaman organisasi dan jam terbang politik Bung HeLo tidak diragukan. Dia seharusnya layak sebagai Ketua DPRD Manado.
Inti dialog kami soal APBD-P 2020 yang belum dibahas mengingat banyak kebutuhan rakyat sedang menunggu seperti THL, Petugas Kebersihan, Pemuka Agama, Lansia hingga Pala.
Dinamika pembahasan berlangsung alot dan terbelah dalam 2 Kubu. Fraksi PDI-Perjuangan, PAN, Gerindra dan Demokrat. Diketahui Partai pendukung pemerintah justru menjadi Oposisi dan pencetus penolakan.
Alhasil, Skenario yang dimainkan para elit parpol dalam bentuk ‘pemufakatan’ mencapai titik kulminasi. APBD-P Manado 2020 tidak dilanjutkan pembahasan karena alasan ‘Kadal Luar Biasa’ (maaf Kadaluarsa). Inilah karya ‘kelam’ dalam perjalanan politik anggaran DPRD Kota Manado.
Lalu pertanyaan sekarang bagimana soal hak rakyat? Sekonyong-konyongnya ibarat sambaran petir para wakil rakyat Oposisi bilang ‘jangan tanya pa torang, tanya jo pa Walikota, itu urusan Walikota’.
Hal ini mengingatkan cerita rohani kristen tentang ‘cuci tangan’ dan ‘penyangkalan’.
Apakah permainan selesai? Apakah nasib rakyat harus dikalahkan oleh keegoisan elit Parpol? TUHAN itu baik,, ‘Ketika Kelihatan Tiada Jalan, DIA Pasti Buka Jalan’.
Sejak kemarin hari Senin (09/11/2020, GS Vicky Lumentut selaku Walikota GasPool meluncurkan 4 Solusi atasi pasca pembahasan APBD-P 2020 Berhenti diantaranya Bantuan LANSIA, Bahan Pokok, THL dan TPP ASN.
Rakyat pun menyambut tepuk tangan gembira, terlihat wajah keriput Oma/Opa kembali ceria. THL, Pala, Petugas Kebersihan dan ASN kembali bersemangat jalankan tugas pelayanan.
Bahkan pemuka Agama pun terus mendoakan Kota Manado dibawah kepemimpinan GSVL.
Dibalik program ini, ternyata ada yg mulai kebakaran jenggot walaupn tidak punya jenggot. Itulah para elit Parpol, kelompok Oposisi ‘pemufakatan’ yang mulai kehilangan ‘keseimbangan’.
Tak sedikit berkoar ‘mana data penerima’, ‘kita harus mengawasi’ ataulah lain sebagainya. Mereka terkesan mulai ‘amnesia’ dengan tugas dan kewenangan wakil rakyat, termasuk validasi data penerima Pemkot, bukan data kaleng-kaleng.
Lebih heran lagi, muncul oknum-oknum Parpol besutan sahabatku Mor Bastian yang terkesan cuci tangan dalam pembahasan APBD-P.
Saya kenal Pak Mor sejak 2003, dimana waktu itu saya sebagai konsultan politik Partai Demokrat Manado dan mengantar beliau sebagai Anggota DPRD.
Justru mulai manuver bangun ‘opini kosong’ dengan mengklaim Program Bantuan ini/itu milik GSVL-MOR. Padahal sangkut paut dengan Partai Demokrat rasanya tidak ada lagi, mereka sudah ‘tinggalkan rumah’ dan memilih Oposisi, menolak pembahasan APBD-P 2020 dan menelikung semua Program GSVL sebagai Walikota.
Jadi, apa yang mau klaim Sahabatku Mor Bastian..?
Singkatnya, program Kerakyatan ini semata merupakan inisiasi dan kebijakan Walikota GSVL. Program ini harus dijalankan Sang Pemimpin Cerdas untuk menjawab kebutuhan rakyat.
Program ini cerminan Pemimpin yang peduli dengan rakyatnya. Pemimpin yang tidak mudah pasrah sekalipun dihadang dengan berbagai intrik politik oposisi.
Hari ini Selasa (10/11/2020 tepatnya di moment Hari Pahlawan Walikota GSVL adalah Pahlawan yang bertarung dengan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kota Manado.
Akhirnya saya harus menutupi dengan Filosofi Mahatma Gandhi, Politik tak selamanya kotor, penuh muslihat dan beranak intrik. Politik lahir dari kerendahan hati untuk melayani rakyat dan membela yang lemah. Di situ, harga diri politisi diuji. Di situ, karakter politisi diasah.
Dan politik itu dinamis tapi pelayanan kebutuhan rakyat harus diutamakan bukan dikorbankan.
Penulis adalah Aktivis Buruh dan Ketua Serikat Pekerja Nasional Sulut.
Foto : Tommy Sampelan
