Foto Ir. Maurits Mantiri. MM, Menggunakan Jaket Biru / Putih
MINAHASA UTARA KOMENTAR-Konferensi Daerah (Konferda) V Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Provinsi Sulawesi Utara resmi ditutup di Hotel The Sentra, Kabupaten Minahasa Utara, Minggu (15/11/2026).
Dalam momentum bersejarah ini, Pnt. Ir. Maurits Mantiri. MM, kembali mendapat mandat penuh dari para anggota untuk menahkodai PIKI Sulut pada periode 2026-2031.
Kepercayaan yang diberikan secara aklamasi ini bukanlah sekadar formalitas organisasi, melainkan bukti nyata atas rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, dan visi intelektual yang telah dibuktikan Maurits dalam memajukan organisasi di tengah dinamika masyarakat.
Rangkaian penutupan Konferda V berlangsung khidmat melalui ibadah syukur yang dipimpin oleh Pdt. Robby Kawengian, S.Th. S.Pd. MM.
Momen spiritual ini menjadi titik tolak refleksi atas keberhasilan konferensi yang digelar selama dua hari yang sekaligus, mengukuhkan harapan baru bagi transformasi PIKI Sulut ke depan.
Sebagai sosok yang menggabungkan latar belakang insinyur, akademisi, dan pelayan gereja, Maurits memahami betul bahwa PIKI bukan sekadar organisasi biasa, melainkan himpunan kaum intelektual Kristen yang dituntut untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan solusi bagi bangsa.
Dalam sambutan visionernya, Ketua Terpilih menegaskan bahwa fondasi utama organisasi haruslah integritas, kapasitas intelektual, solidaritas, dan persaudaraan sejati.
“PIKI harus hadir sebagai kawah candradimuka yang melahirkan pemikiran-pemikiran berkualitas. Kita harus membentuk karakter anggota yang tidak hanya cerdas secara akal budi, tetapi juga kokoh berintegritas, terlebih ketika mengemban tanggung jawab di ruang-ruang publik,” tegas Maurits di hadapan para delegasi.
Menyoroti dinamika bangsa saat ini, Maurits memberikan penekanan khusus pada pentingnya moralitas dan etika. Ia mengingatkan bahwa di tengah semakin ketatnya pengawasan dari lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, PIKI harus tampil sebagai garda terdepan yang memberikan gagasan solutif, bukan sekadar wadah berkumpul atau ajang perebutan posisi.
Setiap jabatan kata Maurits, adalah amanah moral. Oleh karena itu, ia berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip meritokrasi dalam organisasi. Penempatan kader dalam struktur kepengurusan maupun dukungan untuk jabatan publik harus didasarkan pada kemampuan, rekam jejak, pengalaman, dan karakter, bukan sekadar kedekatan.
Ia mengajak seluruh kader PIKI yang tersebar di berbagai daerah untuk membangun ekosistem kolaboratif, sekaligus mendorong terciptanya budaya saling menopang dan keterbukaan dalam berbagi ilmu.
“Jangan ada yang menutup diri. Informasi, ilmu pengetahuan, dan jaringan yang dimiliki masing-masing anggota harus disinergikan. Kekuatan intelektual kita yang tersebar di berbagai daerah harus menjadi motor penggerak untuk membuka peluang pembangunan dan kemajuan daerah,” ajaknya.
Joice
