MANADO KOMENTAR-Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin William Lotulung. SH. MH, didampingi Asisten I Umbase Mayuntu, S.Sos., M.Si, Kepala BKPSDM Herman Hendrik Mengko, Kepala BKAD Carla A. Sigarlaki, SSTP serta Kepala DPMPTSP Richard. Dondokambey, menghadiri Rapat Koordinasi mengenai peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Rakor ini dilaksanakan disela-sela kunjungan Komisi II DPR RI bertempat di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Senin (12/10/2026).
Pada kesemparan itu, Wakil Gubernur Victor Mailangkay menyampaikan sejumlah capaian pembangunan Sulawesi Utara, di antaranya tren positif pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan perhutanan sosial yang luasnya mencapai lebih dari 21.000 hektare.
Selain itu, pengamanan aset dilakukan melalui penerbitan sekitar 103 sertifikat hak pakai. Realisasi belanja APBN regional juga telah mencapai lebih dari Rp13 triliun hingga Agustus 2026, disertai dukungan preservasi jalan dan operasi irigasi senilai Rp10 miliar melalui tugas pembantuan PUPR.
Mailangkay turut menekankan pentingnya menjaga kerukunan, mencegah konflik sosial, memperkuat koordinasi kawasan perbatasan, serta meningkatkan pengawasan keuangan daerah dan pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyatakan komitmen untuk memperjuangkan penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun mendatang, menyusul tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah akibat pemotongan anggaran tersebut.
Dede Yusuf juga menyoroti pembaruan regulasi agraria yang diharapkan dapat mempercepat penanganan persoalan pertanahan, konflik tanah, batas wilayah, hingga Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Terkait wacana pemisahan pemilu, Dede Yusuf menjelaskan bahwa kebijakan tersebut masih dikaji dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah, baik dari sisi pelaksanaan maupun pembiayaan.
Melalui forum ini, diharapkan berbagai masukan terkait pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, pertanahan, dan tata ruang dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pemkab Minut diharapkan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal sesuai kebutuhan daerah.
Kehadiran Wakil Bupati Kevin William Lotulung bersama jajaran Pemkab Minut dalam rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Selain Wakil Bupati Kevin Lotulung, hadir pula Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, jajaran Forkopimda Sulawesi Utara, Kanwil Pertanahan Sulut, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta tamu undangan lainnya.
Joice
