MANADO KOMENTAR-Dalam upaya memperkuat fondasi birokrasi yang profesional dan berkinerja tinggi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Apt. Dra. Aaltje Dondokambey, M.Kes., menghadiri secara langsung Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
Pelantikan yang berlangsung khidmat di Aula Serbaguna Kantor Walikota Manado pada Jumat (12/06/2026) itu menjadi momen penting bagi penataan struktur pemerintahan daerah.
Kehadiran Ketua DPRD Manado ini mengirimkan pesan kuat tentang dukungan penuh DPRD terhadap eksekutif.
Aaltje menegaskan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial pergantian jabatan, melainkan awal dari kolaborasi intensif antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Manado.
Dalam keterangannya, Ketua DPRD Aaltje Dondokambey menyatakan bahwa DPRD Kota Manado berkomitmen untuk menjadi mitra kerja yang konstruktif, kritis, namun solutif bagi Walikota dan jajaran pejabat yang baru dilantik.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program-program Pemkot sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) yang integritas dan kompeten.
“Kehadiran saya di sini adalah bentuk dukungan nyata DPRD kepada Pemkot Manado. Kami memahami bahwa beban kerja pemerintah kota semakin kompleks. Oleh karena itu, DPRD siap memberikan fasilitasi regulasi, pengawasan yang membangun, serta persetujuan anggaran yang tepat sasaran agar para pejabat baru ini dapat bekerja tanpa hambatan birokratis,” ujar Aaltje.
Ia juga berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dan berinovasi. “Jangan ragu untuk berkoordinasi dengan DPRD. Pintu kami selalu terbuka. Mari kita satukan langkah, hilangkan ego sektoral, dan fokus pada pelayanan publik yang prima bagi warga Manado,” tambahnya.
Bagi Aaltje Dondokambey, momentum ini juga merupakan kesempatan untuk menyegarkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di Kota Manado.
Dengan adanya kejelasan struktur jabatan, diharapkan koordinasi antara DPRD dan Pemkot dalam pembahasan APBD, evaluasi kinerja, serta penyusunan Perda dapat berjalan lebih efisien dan transparan.
Ketua DPRD juga mengingatkan para pejabat baru agar memegang teguh kode etik dan integritas sebagai ASN. “Jabatan adalah amanah rakyat. Gunakan kewenangan Anda untuk melayani, bukan untuk dilayani. DPRD akan mengawal setiap langkah kebijakan agar tetap berada di koridor hukum dan kepentingan masyarakat banyak,” tegasnya.
P-al
