JAKARTA KOMENTAR-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan bahwa kepengurusan PWI versi Kongres Luar Biasa (KLB) tidak lagi memiliki legitimasi organisasi, menyusul hasil Kongres Persatuan yang telah digelar di Cikarang.
Dalam kongres tersebut, seluruh struktur kepengurusan PWI versi KLB dinyatakan telah berakhir masa tugasnya atau dimisioner, sebagai bagian dari upaya konsolidasi dan rekonsiliasi nasional.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, melalui Wakil Ketua Departemen Kajian dan Litbang PWI Pusat Jimmy Endey, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi kepada seluruh PWI Provinsi se-Indonesia. Surat tersebut akan menegaskan pentingnya menjaga integritas organisasi dan menghindari pengakuan terhadap kepengurusan yang tidak sah.
“Kami akan menyurati seluruh PWI Provinsi agar tidak lagi mengakui atau menggunakan nomenklatur Plt. Ketua PWI KLB di daerah. Ini demi menjaga marwah organisasi dan hasil kongres yang telah disepakati bersama,” ujar Ketum PWI Akhmad Minur melalui Whats Up kepada Jimmy Endey.
Namun, di lapangan, masih ditemukan aktivitas yang dilakukan oleh pengurus PWI versi KLB, khususnya di Kabupaten Minahasa Utara. Mereka diketahui masih aktif melaksanakan kegiatan atas nama PWI, meskipun telah ada kepengurusan resmi hasil konvensi yang diakui oleh PWI Pusat.
Situasi ini menimbulkan kebingungan di kalangan wartawan dan masyarakat, serta berpotensi mencederai semangat persatuan yang telah dibangun melalui kongres. PWI Pusat berharap seluruh pihak dapat menghormati hasil kongres dan mendukung kepengurusan yang sah demi kemajuan organisasi dan profesionalisme pers nasional.
Dengan langkah tegas dan komunikasi terbuka, PWI Pusat berkomitmen menjaga soliditas organisasi agar tetap menjadi wadah wartawan yang kredibel, independen, dan berintegritas.
Sementara Ketua PWI Sulut Drs. Voucke Lontaan menghimbau agar pengurus PWI Minahasa Utara versi KLB segera menghentikan aktivitasnya. Apalagi melaksanakan kegiatan kerjasama dengan instansi pemerintahan maupun swasta.
Ia juga menghimbau pmerintah dan swasta agar tidak memberi ruang kepada kelompok orang yang menemakan pengurus PWI versi KLB. Ini sejalan dengan teepilihnya Akhmad Munir sebagai Ketum PWI Pusat.
Jose
