Mantan Kapolda Sulut Yudhiawan Wibisono, dari Penegak Hukum ke Pengawal Integritas Energi Nasional

MANADO KOMENTAR-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Irjen Pol Yudhiawan Wibisono sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, menggantikan Bambang Suswantono yang telah memasuki masa purna tugas.

Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Presiden No.147/TPA Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025.

Namun, sebelum dipercaya mengawal integritas di sektor strategis energi dan sumber daya mineral, Yudhiawan telah menorehkan jejak panjang dan gemilang di institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Lahir di Klaten, Jawa Tengah, pada 19 Oktober 1967, Yudhiawan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1991. Ia dikenal sebagai perwira dengan spesialisasi di bidang reserse dan pemberantasan korupsi. Kariernya dimulai sebagai Pamapta Polres Brebes, lalu menjabat Kasat Sabhara dan Kapolsektor Brebes pada awal 1990-an. Ia kemudian dipercaya sebagai Kasat Reserse Polres Batang pada 1995, sebelum melanjutkan penugasan ke Bali sebagai Kabag Ops Polres Tabanan dan Poltabes Denpasar.

Kemampuan investigatifnya membawanya ke tingkat nasional. Yudhiawan sempat diperbantukan sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan menjabat sebagai Koordinator Wilayah dan Direktur Koordinasi dan Supervisi II KPK pada 2022.

Di sana, ia dikenal sebagai figur yang anti sogokan dan berkomitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi.

Kariernya terus menanjak. Ia menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar, lalu dipercaya sebagai Kapolda Sulawesi Utara (2023–2024) dan Kapolda Sulawesi Selatan (2024–2025). Dibawah kepemimpinannya, Polda Sulut berhasil mengungkap praktik mafia BBM dan pertambangan ilegal yang membuat pengalaman yang kini menjadi modal penting dalam tugas barunya di Kementerian ESDM.

Sebelum dilantik di ESDM, Yudhiawan telah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan sejak Maret 2025. Langkah ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap kapasitasnya dalam mengawasi dan menjaga akuntabilitas di sektor publik.

Dalam pelantikan yang berlangsung di Kantor Kementerian ESDM pada 17 September 2025, Menteri Bahlil menegaskan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi. “Bak main bola, harus dilihat siapa yang jadi striker, siapa yang jadi kiper. Tapi semua pemain itu satu tim, tidak ada jabatan naik atau turun,” ujar Bahlil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *