SULUT KOMENTAR-Dalam rapat Badan Anggaran DPRD Sulawesi Utara yang digelar Selasa (26/8/2025), Wakil Ketua DPRD Sulut Royke R. Anter kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengawasan anggaran dan pembangunan berkelanjutan.
Ia menyoroti dua isu krusial dalam pembahasan APBD Perubahan 2025, penambahan anggaran Rp6 miliar untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan percepatan pembebasan lahan untuk proyek Manado Outer Ring Road (MORR) III.
Royke mempertanyakan alokasi anggaran tambahan untuk Satpol PP yang menurutnya belum pernah dibahas secara rinci dalam forum Komisi I. Ia menilai transparansi dalam proses penganggaran harus dijaga agar tidak menimbulkan spekulasi publik.
“Kita butuh penjelasan. Jangan sampai ada anggaran yang muncul tanpa pembahasan komprehensif. Ini menyangkut akuntabilitas,” tegas Royke.
Sementara itu, terkait proyek MORR III, Royke menekankan pentingnya kesiapan lahan sebagai syarat mutlak agar pembangunan fisik dapat dimulai. Ia mengibaratkan rencana pembangunan jalan seperti membangun rumah tanpa lahan, tidak akan ada pondasi.
“Kalau lahan tidak disiapkan, anggaran dari pusat pun tidak bisa digunakan. Kita harus realistis dan segera ambil langkah,” ujarnya.
Disisi lain pihaknya menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan jalur alternatif jika lahan yang direncanakan masih bermasalah atau terkendala hukum atau sosial. Proyek MORR III sangat vital untuk mengurai kemacetan di kawasan Malalayang dan Winangun, serta membuka akses baru bagi kendaraan dari Minahasa dan Bitung.
“Kalau pembangunan jalan ini terwujud, arus kendaraan tidak perlu lagi masuk pusat kota. Bisa langsung tembus lewat Citraland. Ini akan sangat membantu,” tambahnya.
Penegasan Royke Anter dalam rapat tersebut mencerminkan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan secara tepat dan setiap proyek berjalan sesuai rencana.
Dengan pengawasan yang ketat dan visi pembangunan yang berkelanjutan Royke optimis, Sulawesi Utara akan mampu menjawab tantangan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Provinsi Sulut Tahllis Galang menyatakan bahwa usulan pembebasan lahan MORR III akan menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah daerah. Adapun penambahan anggaran Satpol PP, menurutnya, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Badan terkait.
JOppySEnduk