Rakor Komisi I DPRD Sulut dan TNI/Polri, Anter Dorong Razia Sajam dan Kendaraan Tak Beridentitas

SULUT KOMENTAR-Kondisi keamanan di Kota Manado menjadi sorotan tajam dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama TNI/Polri dan instansi terkait, Selasa (12/08/2025).

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut sekaligus Koordinator Komisi I, Royke Anter, menyampaikan desakan tegas agar aparat keamanan segera melakukan razia senjata tajam (sajam) dan kendaraan tanpa identitas sebagai langkah preventif guna menekan angka kriminalitas.

“Harus diakui bahwa Kota Manado sedang mengalami gangguan Kamtibmas. Oleh karena itu, saya mendorong TNI/Polri untuk aktif melakukan razia sajam. Kalau dulu kita kenal ada operasi garnisun, dan Polisi punya Unit Reaksi Cepat (URC). Ini penting sekali untuk mengantisipasi tindakan kriminalitas. Paling tidak bisa diminimalisasi,” tegas Royke Anter.

Politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti perlunya razia di titik-titik rawan, khususnya tempat berkumpul yang disinyalir menjadi lokasi konsumsi minuman keras (miras). Menurutnya, banyak tindakan kriminal berawal dari situasi yang tidak terkendali akibat pengaruh alkohol.

“Usul konkret saya adalah razia tempat-tempat berkumpul yang sedang konsumsi miras. Tak itu saja, kendaraan baik mobil dan motor yang mencurigakan harus ditindak karena saat ini banyak kendaraan tidak memiliki plat nomor,” ujarnya.

Royke juga mengakui bahwa operasi semacam ini akan membutuhkan dukungan anggaran tambahan, dan mendorong agar pemerintah provinsi memberikan alokasi dana hibah atau APBD untuk mendukung kegiatan keamanan.

Rakor yang dipimpin Ketua Komisi I Braien Waworuntu ini dihadiri oleh perwakilan dari Kodam, Korem, Polda Sulut, BIN Sulut, serta instansi eksekutif seperti Kesbangpol, Satpol PP, dan Biro Hukum Setdaprov Sulut. Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk pembentukan tim operasi gabungan TNI/Polri, patroli rutin, dan pelibatan tokoh masyarakat dalam pencegahan kriminalitas.

Langkah-langkah yang diusulkan Komisi I DPRD Sulut, khususnya oleh Royke Anter, mencerminkan keseriusan legislatif dalam menjawab keresahan masyarakat. Dari ruang rapat DPRD, suara untuk keamanan kini bergema lebih lantang karena keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama.

JOppySEnduk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *