SULUT KOMENTAR-Suasana rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025–2029 di ruang paripurna DPRD Sulut kembali diwarnai ketegangan. Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Demokrat, Hendri Walukow, angkat bicara secara kritis menyoroti berbagai persoalan sosial yang dinilai masih jauh dari kata tuntas.
Dalam intervensinya, Walukow mempertanyakan klaim Pemerintah Provinsi Sulut terkait penurunan angka kemiskinan. Ia menyebut bahwa realita di lapangan menunjukkan hal sebaliknya, yakni meningkatnya kesenjangan sosial yang kian menganga.
“Kami melihat langsung di lapangan, katanya angka kemiskinan menurun. Tapi yang terjadi justru ketimpangan sosial semakin lebar. Jadi, kita pakai standar apa sebenarnya?” tegas Walukow.
Tak hanya soal angka kemiskinan, legislator vokal itu juga menyoroti parameter pemberian bantuan sosial yang dinilai masih belum transparan. Ia menggarisbawahi penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di sektor pendidikan yang tak kunjung mengalami pembaruan jumlah maupun sistematika verifikasi.
“Setiap sekolah selalu ada SKTM, tapi tidak pernah berkurang jumlahnya tiap tahun. Ini jadi pertanyaan besar. Apa standarisasi yang digunakan? Dinas Sosial harus transparan dan punya ukuran yang jelas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Walukow juga menyinggung persoalan sosial yang dianggap tak tersentuh secara serius, salah satunya ialah fenomena bunuh diri yang kerap terjadi di jembatan Intechans Ring Road.
“Untungnya sekarang sudah dipasang pengaman. Tapi ini bukan solusi permanen. Ini menunjukkan ada masalah sosial yang belum disentuh secara serius,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa ketimpangan sosial bukan hanya persoalan perbedaan nasib, melainkan berpotensi menjadi ancaman terhadap stabilitas dan kemajuan daerah.
Di penghujung rapat, Walukow menyampaikan seruan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tak lagi menutup mata terhadap realitas sosial yang terjadi.
“Sampai kapan kita membiarkan ini? Kita butuh langkah konkret. Ketimpangan sosial harus ditekan jika ingin Sulut menjadi daerah yang adil dan sejahtera,” tutupnya.
Rapat tersebut menjadi penanda bahwa rancangan RPJMD bukan hanya soal angka dan program, tetapi juga tentang keberanian menghadapi kenyataan dan komitmen menjawab kegelisahan masyarakat.
JOppySEnduk
