SULUT KOMENTAR-Dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Utara yang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025-2026, sikap kritis ditunjukkan oleh Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Henry Walukow. Ia menegaskan bahwa pembahasan perubahan anggaran tidak bisa lepas dari realitas pengelolaan anggaran induk yang masih menyisakan persoalan.
“Kalau APBD induk saja tidak mampu kita kelola dengan baik, bagaimana kita mau bicara tentang perubahan anggaran “ujar Walukow tegas di hadapan forum DPRD.
Walukow mendorong adanya evaluasi terhadap sepuluh perangkat daerah dengan alokasi anggaran terbesar. Tujuannya, untuk mengukur efektivitas dan progres serapan anggaran sepanjang tahun berjalan.
Langkah ini, menurutnya, penting agar proses legislasi perubahan APBD tidak sekadar bersifat formal, tetapi berangkat dari data dan capaian riil dari dinas teknis yang mengelola program-program pemerintah.
Pernyataan Walukow menjadi sorotan karena mencerminkan keresahan publik terhadap realisasi anggaran yang belum optimal. Di tengah target pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pengelolaan anggaran induk seharusnya menjadi acuan utama sebelum membuka ruang bagi skema perubahan baru.
