SULUT KOMENTAR. Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey,SE, menilai sangat penting pengawasan dari BPK karena tahun ini Sulut masuk Lima Prioritas Pembagunan Pariwisata dengan mendapat kucuran dana Pemerintah Pusat Rp. 773 Miliar.
Anggaran yang besar ini akan membangun sektor Pariwisata, Kehutanan, Pertanian dan Perikanan. Maka menjadi tugas BPK dalam pengawasan penggunaan dana tersebut. Harapan ini disampaikan Gubernur pada Workshop Implementasi Kode Etik BPK di Manado, (28/1-2020)
Selain pembangunan pariwisata di Minahasa Utara, menurut Gubernur, di Bolaang Mongondow akan masuk investasi industri berat sebagai bentuk pemerataan pembangunan. Maka kedepan sesuai harapan Presiden Jokowi, Sulut jadi daerah pertumbuhan ekonomi baru di Indo timur, sehingga sekali lagi peran BPK sangat dibutuhkan untuk pengawasan pembangunan di Sulut.
Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, mengaku jika Sulawesi Utara menjadi prioritas dikunjungi setalah resmi sebagai Ketua BPK.
Lanjut Agung, jajaran BPK Awali hal baru dipemerintahan baru Jokowi-Amin, dengan Visi : Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya, lembaga pemeriksa eksternal yang memberi kebaikan pada manusia.
BPK menuju Acuntability for all, membangun management BPK dengan kerangka baru, independet dan regulasi. Akuntabilitas pada yang diperiksa dan kepada si pemeriksa itu sendiri.
Agung mintakan kepada yang diperiksa jangan menawar-nawarkan sesuatu kepada pemeriksa. Jika ada upaya memeras oleh pemeriksa, segerah dilaporkan dan dijamin kerahasiaan pelapor.
Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Gubsernur, Steven Kandouw, Bupati /Walikota Se Sulut, Ketua DPRD se Sulut, Idah Sundari, Inspektur Utama BPK, Hendar Susanto, Aggota 1 BPK, juga selaku Ketua Kode Etik BPK, pimpinan BUMD, Unrat, BPK Sulut. (Jansen)
