MANADO KOMENTAR-Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Utara, Henry Walukow, mendorong Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulut untuk segera menyusun regulasi yang transparan dan komprehensif terkait pengelolaan kerja sama media.
Hal itu disampaikan Henry dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama jajaran Diskominfo Sulut, Senin (26/10/2026), menyusul adanya proses hukum yang menjerat sejumlah pihak terkait pengelolaan anggaran di instansi tersebut.
Menurut Henry, keberadaan regulasi yang jelas dan baku sangat penting untuk memastikan seluruh proses kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan media massa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, serta terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang.
“Harus segera disusun regulasi yang transparan terkait mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dan media. Dengan adanya aturan yang jelas, seluruh pihak memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Walukow.
Ia menegaskan bahwa pengambil keputusan di lingkungan pemerintah daerah harus berpegang teguh pada regulasi yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kehadiran aturan yang jelas juga akan memberikan perlindungan bagi insan pers yang menjalin kerja sama dengan pemerintah.
Menurutnya, regulasi tersebut harus menjadi pegangan dasar yang mampu menciptakan tata kelola kerja sama media yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan.
“Ini penting sebagai langkah pencegahan agar ke depan tidak muncul persoalan yang berpotensi menimbulkan dampak hukum, baik bagi pihak pemerintah maupun rekan-rekan media,” katanya.
Henry menambahkan, pedoman kerja sama media tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif semata. Regulasi tersebut harus memuat ketentuan yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan kerja sama.
Dengan adanya regulasi yang kuat dan transparan, diharapkan hubungan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan media massa dapat berjalan secara profesional, terbuka, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Jose
