JAKARTA KOMENTAR-Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, menjadi saksi penting bagi upaya penguatan otonomi daerah melalui dialog konstruktif antara pemerintah daerah dan legislatif pusat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI, yang digelar Senin (25/5/2026), Sekjen APKASI Dr. Joune Ganda. SE. MAP. MM. M.Si hadir menyampaikan sejumlah isu krusial yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak.
Agenda RDPU juga membahas mengenai stabilitas ketahanan pangan nasional, Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan perlindungan terhadap Lahan Sawah Berkelanjutan (LSB/LSD).
Joune Ganda yang juga Bupati Minahasa Utara itu, membawa mandat dari ratusan bupati di seluruh Indonesia untuk menyampaikan realitas di lapangan. Ia menekankan bahwa keberhasilan program nasional seperti PTSL sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara eksekutor di daerah dan regulator di pusat.
“Kehadiran saya di sini adalah wujud komitmen APKASI untuk memastikan bahwa suara daerah didengar. Kami tidak ingin kebijakan yang lahir di Jakarta terasa asing atau sulit diimplementasikan di daerah. Sebaliknya, kami ingin membangun ekosistem kebijakan yang responsif terhadap tantangan teknis yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten,” ujar Joune Ganda dalam sambutannya.
Ia menilai, evaluasi terhadap program PTSL harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melihat target angka sertifikasi, tetapi juga kualitas pelayanan dan penyelesaian sengketa tanah yang sering menjadi hambatan di tingkat akar rumput.
Dalam sesi pembahasan mengenai lahan sawah yang dilindungi, Joune Ganda menyuarakan keprihatinan bersama para kepala daerah terkait alih fungsi lahan yang masif. Ia mendesak agar regulasi perlindungan lahan sawah diperkuat dengan insentif yang nyata bagi daerah yang berhasil mempertahankan kawasan pertaniannya.
“Daerah seringkali berada dalam dilema antara tekanan pembangunan infrastruktur dan kewajiban menjaga ketahanan pangan. Melalui forum ini, APKASI mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan dukungan fiskal dan teknis yang lebih besar kepada daerah yang konsisten melindungi lahan sawahnya. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kedaulatan pangan bangsa,” tegasnya.
Kehadiran Dr. Joune Ganda dalam RDPU ini dinilai sebagai langkah maju untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Sebagai perwakilan APKASI, ia berhasil menyampaikan berbagai masukan, tantangan, dan aspirasi daerah agar kebijakan nasional yang dilahirkan senantiasa berpihak pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Komisi II DPR RI menyambut baik partisipasi aktif Sekjen APKASI tersebut. Para anggota dewan mengapresiasi masukan konkret yang diberikan, yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyempurnaan undang-undang dan peraturan pelaksana terkait pertanahan dan pertanian.
Dengan peran gandanya sebagai pemimpin daerah dan ketua asosiasi bupati se-Indonesia, Dr. Joune Ganda terus membuktikan diri sebagai figur yang mampu menjembatani kesenjangan komunikasi antara pusat dan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Jose
