MANADO KOMENTAR-Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., menunjukkan responsivitas tinggi terhadap suara rakyat dengan secara resmi menerima dokumen hasil reses anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari seluruh daerah pemilihan (dapil). Penerimaan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, pada Rabu (2/9/2026).
Bagi Gubernur Yulius, dokumen hasil reses bukanlah tumpukan kertas administratif belaka, melainkan “detak jantung” masyarakat yang memotret kebutuhan riil di lapangan. Ia menegaskan bahwa temuan-temuan kritis dari para wakil rakyat akan menjadi kompas utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan alokasi anggaran perubahan.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepekaan dan kerja keras anggota DPRD dalam menyerap aspirasi konstituen. Namun, ia menekankan bahwa apresiasi terbaik adalah tindakan nyata.
“Hasil reses memuat potret riil harapan masyarakat. Pemprov Sulut tidak akan membiarkan laporan ini sekadar menjadi dokumen administratif yang berdebu di lemari. Kami berkomitmen untuk mengintegrasikannya ke dalam sistem perencanaan sesuai skala prioritas,” tegas Gubernur Yulius.
Pernyataan paling menarik datang ketika ia menyinggung aspek fiskal. Dengan nada lugas, Gubernur menyatakan kesiapan eksekutif untuk segera merealisasikan usulan-usulan mendesak jika kondisi keuangan daerah memungkinkan.
“Kalau kita ada uang sekarang, hasil reses langsung kita tindaklanjuti. Tidak perlu menunggu lama. Responsivitas fiskal adalah kunci agar rakyat merasa diperhatikan,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan bahwa mekanisme integrasi hasil reses ke dalam RKPD bertujuan agar program yang dianggarkan benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Langkah ini juga sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, di mana pemerintah daerah membuka diri untuk dikawal oleh legislatif dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan prioritas warga Sulawesi Utara.
Dengan komitmen kuat dari Gubernur Yulius Selvanus ini, diharapkan terjadi sinergi yang lebih produktif antara legislatif dan eksekutif. Rakyat kini menunggu bukti nyata: apakah usulan-usulan dari dapil mereka akan segera terlihat wujudnya di tanah Sulawesi Utara dalam waktu dekat.
Jose
