MANADO KOMENTAR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara kembali meneguhkan komitmen bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menentukan arah pembangunan daerah melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2027.
Rapat Paripurna menjadi momentum penting dalam rangkaian penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA–PPAS menandai adanya kesamaan komitmen antara Pemerintah Provinsi dan DPRD dalam menentukan kebijakan, prioritas pembangunan serta arah pengalokasian anggaran daerah yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut bukan sekadar bagian dari tahapan administrasi penganggaran, tetapi merupakan wujud sinergi eksekutif dan legislatif dalam menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Sulawesi Utara. Setiap kebijakan dan prioritas anggaran diharapkan mampu memberi manfaat nyata, mendorong pertumbuhan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Momentum penandatanganan yang dilakukan bersama Gubernur Sulawesi Utara dan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan dalam mengawal pembangunan daerah dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Melalui KUA–PPAS Tahun Anggaran 2027, semangat pembangunan terus diarahkan untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Utara yang maju, sejahtera dan berkelanjutan, dengan pembangunan yang semakin tepat sasaran, efektif serta dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kesepakatan hari ini bukan hanya tentang angka-angka dalam anggaran, tetapi tentang menyatukan langkah, menentukan prioritas, dan memastikan setiap kebijakan bermuara pada kesejahteraan rakyat Sulawesi Utara.
