SULUT KOMENTAR-Ditengah peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh setiap 24 September, puluhan petani dari berbagai daerah di Sulawesi Utara menyuarakan keresahan mereka di depan Gedung DPRD Sulut, Rabu (24/09/2025). Mereka datang bukan sekadar untuk berorasi, tetapi membawa harapan dan tuntutan yang telah lama terpendam.
Mengatasnamakan Konsorsium Pembaharuan Agraria, para petani menyampaikan berbagai konflik agraria yang belum terselesaikan, mulai dari sengketa lahan dengan aparat hingga penguasaan tanah oleh pihak-pihak yang mereka sebut sebagai mafia. Setelah melakukan orasi, perwakilan petani diterima untuk berdialog langsung dengan anggota DPRD di ruang rapat Komisi I.
Simon Aling, koordinator aksi, menyebutkan sejumlah kasus yang mencerminkan ketidakpastian hukum atas tanah yang mereka garap. “Kami datang bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk mencari kejelasan atas hak kami yang selama ini terabaikan,” ujarnya.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh harapan itu ditutup dengan janji dari anggota DPRD Sulut untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang telah disampaikan. Komisi I berkomitmen menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai langkah awal penyelesaian konflik agraria yang diangkat oleh para petani.
Louis Schramm menegaskan bahwa DPRD telah memulai langkah-langkah koordinasi dengan instansi terkait, termasuk BPN dan ATR, namun penyelesaian yang konkret masih menjadi pekerjaan rumah bersama. “Petani penggarap adalah pahlawan ketahanan pangan. Hak mereka harus dilindungi,” tegasnya.
Di tengah ketidakpastian yang masih membayangi, suara para petani hari ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang adil harus berpijak pada keadilan agraria. Mereka tidak hanya menuntut tanah, tetapi juga pengakuan atas peran vital mereka dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup masyarakat Sulawesi Utara.
Ivan Renngas
