KENDARI KOMENTAR-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem hukum daerah dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Rabu (27/08/2025).
Kegiatan ini menjadi forum strategis nasional dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah guna mewujudkan kemudahan investasi dan pemantapan Asta Cita.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Vicktor Mailangkay. SH. MH, hadir bersama Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sulut, Vionita Takarendehang Kuera dan Plt. Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut. Dalam pernyataannya, Mailangkay menegaskan bahwa regulasi daerah harus mampu menjawab tantangan zaman dan mendukung iklim investasi yang sehat.
“Produk hukum daerah bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen pembangunan yang harus adaptif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta dunia usaha,” ujar Mailangkay.
Ia menambahkan bahwa Sulawesi Utara siap menyelaraskan arah kebijakan pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi, serta memastikan bahwa setiap peraturan yang lahir benar-benar implementatif dan berdampak nyata.
Rakornas yang berlangsung selama tiga hari (26–28 Agustus 2025) ini dihadiri oleh lebih dari 2.000 peserta dari seluruh Indonesia, termasuk para gubernur, pimpinan DPRD, kepala biro hukum, dan pejabat kementerian terkait. Acara dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang mendukung kemudahan investasi.
Agenda utama Rakornas meliputi:
- Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendagri dan Kemenkumham
- Diskusi panel lintas kementerian
- Pameran produk ekonomi kreatif daerah
- Apel bersama pemantapan pelaksanaan produk hukum daerah
Dalam sesi diskusi, para peserta juga membahas tantangan harmonisasi regulasi, efektivitas pelaksanaan perda, serta strategi peningkatan indeks kepatuhan hukum daerah.
Menutup keterlibatannya dalam Rakornas, Wakil Gubernur Mailangkay menyampaikan harapan agar forum ini menjadi titik balik dalam pembentukan regulasi yang lebih progresif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami membawa semangat perubahan dari Sulawesi Utara. Regulasi yang baik adalah pondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya.
Dengan partisipasi aktif dalam Rakornas ini, Sulawesi Utara menegaskan diri sebagai daerah yang siap bertransformasi melalui produk hukum yang berkualitas dan berpihak pada kemajuan.
JOppySEnduk
