MANADO KOMENTAR-Hari kedua orientasi, Anggota DPRD Sulut mendapat meteri tentang hak dan kewajiban. Dimana sebagaimana anggota dewan menjalankan fungsi-fungsi baik hak legislasi, anggaran dan pengawasan.
Anggota DPRD Sulut Amir Liputo mengatakan, dalam melaksanakan tugas tersebut DPRD ditunjang dengan beberapa anggaran, salah satu adalah pakaian dinas dan atribut.
“Kemarin kita pada saat pelantikan, teman-teman Sekretariat Dewan (Setwan) mendapatkan petunjuk, katanya dari Kemendagri pin yang selama ini melekat sebagai atribut dewan itu tidak lagi menjadi milik atau hak anggota tapi itu merupakan barang pinjam pakai,” tanya Liputo di sela pelaksanaan orientasi DPRD Sulut yang digelar Kemendagri di Jakarta, Rabu (2/10/2024) malam.
“Hari ini karena kebetulan pematerinya dari Kemendagri maka kami bertanya, penjelasan beliau bahwa di pinjam pakai itu menjadi hak yang melekat pada pakaian dinas. Karena ketika kami turun di lapangan maka itulah yang menjadi lambang bahwa kita sebagai anggota dewan,” ujar Liputo.
Lanjutnya, Setwan DPRD tidak salah juga, mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan surat edaran bahwa belanja di atas 1 juta itu masuk belanja modal.
“Yang namanya belanja modal berarti harus dikembalikan. Inilah salah satu contoh yang kami pertanyakan di orientasi hari ini adalah timpang tindihnya aturan,” tukas legislator Dapil Kota Manado ini.
Liputo pun menilai, kadang-kadang teman-teman dari pusat (Kemendagri) membuat aturan, sementara di daerah tinggal melaksanakan, tapi ternyata bertentangan dengan aturan yang lain.
“Nah, yang saya khawatir di akhir masa jabatan ini menjadi masalah baru bagi anggota DPRD. Kalau kita sudah tanda tangan di atas meterai bahwa itu harus siap dikembalikan dan tidak dikebalikan dia musti kena delik hukum,” kata Liputo.
“Karena itu kan sudah jadi perjanjian. Oleh sebab itu, saya tidak mempersalahkan Setwan dan sebagainya tapi kita berharap Kemendagri dalam mengartikan aturan itu harus clear sehingga tidak muncul persoalan-persoalan di bawah,” tukasnya.
Kata Liputo, tapi ada catatan menarik yang ia dapatkan dalam orientasi ini. tugas pokok DPRD itu dijelaskan begitu teliti. Menjaga kedaulatan, menjaga persatuan, yang paling ujung bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Jadi kita tidak hanya berbicara hak keuangan tapi bagaimana mampu mengiplimentaiskan tugas-tugas dewan yang pada ujungnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Misalnya tadi ditunjukan, susuan APBD apa prioritasnya. Ternyata di Sulut itu baru dua tiga daerah yang tingkat kesehatan, tingkat pendapatan perkapita, tingkat pendidikannya yang sudah bagus.
“Ternyata kita perlu membenahi yang lain. Nah, APBD kita harus fokus ke sana. Kita mendapatkan ilmu yang cukup bagus bagaimana membedah itu agar ketika melakukan pembahasan APBD kita sudah tahu lokusnya tinggal kita kunjungan daerahnnya, misalnya kalau kesehatan apa yang tidak ada, puskses, kita bangun puskes,” katanya.
“Contoh, ada puskes tapi tidak ada dokter, kita minta formasi dari pusat dokter sehingga ke depan kemampuan daerah itu baik pendidikan dan kesejahteraan makin baik. Saya kira itu salah satu yang kita dapatkan di sini dan cukup berguna,” tandas Liputo.
