MANADO KOMENTAR-Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr. Fransiscus Andi Silangen, bersama sejumlah anggota dewan yakni Billy Lombok, Jeane Laluyan, dan Cindy Wurangian, menerima kunjungan kerja dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara di Kantor DPRD Sulut, Senin (07/09/2026).
Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi teknis terkait pengumpulan data dan validasi indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) khususnya yang berkaitan dengan kinerja lembaga legislatif daerah.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Andi Silangen menegaskan bahwa DPRD Sulut menyambut baik inisiatif BPS untuk melibatkan parlemen secara langsung dalam proses pengukuran IDI. Ia menilai, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama yang harus terus dijaga oleh wakil rakyat untuk memastikan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi tetap tinggi.
“Demokrasi bukan sekadar ritual pemilihan umum, tetapi bagaimana kita menjalankan fungsi-fungsi konstitusional legislasi, anggaran, dan pengawasan secara terbuka dan partisipatif. Kami berharap koordinasi dengan BPS ini dapat membantu memotret kinerja kami secara objektif, sehingga ada ruang perbaikan yang jelas,” ujar Andi Silangen.
Kepala BPS Sulut menjelaskan bahwa IDI mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan tiga aspek utama, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, hak-hak politik yang meliputi hak memilih, dipilih, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta peran partai politik, lembaga perwakilan (DPRD), dan penegakan hukum.
Dalam konteks DPRD Sulut, BPS akan menyoroti sejauh mana keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah (Perda), serta efektivitas pengawasan terhadap eksekutif. Anggota DPRD yang hadir, termasuk Billy Lombok, Jeane Laluyan, dan Cindy Wurangian, memberikan masukan mengenai tantangan teknis dalam dokumentasi kegiatan dewan yang sering kali menjadi dasar penilaian BPS.
Cindy Wurangian, yang juga aktif dalam isu-isu transparansi, menekankan pentingnya standar pencatatan yang rapi. “Seringkali kinerja bagus, tapi tidak terdokumentasi dengan baik sesuai standar statistik. Melalui kunjungan ini, kami belajar bagaimana menyajikan data kinerja dewan agar bisa terukur secara nasional,” katanya.
Sementara itu, Billy Lombok dan Jeane Laluyan menyepakati perlunya peningkatan dialog dengan konstituen sebagai bagian dari pemenuhan hak politik warga. Mereka berkomitmen untuk menjadikan hasil koordinasi ini sebagai bahan evaluasi internal bagi seluruh fraksi di DPRD Sulut.
Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan untuk membentuk tim kecil antara Sekretariat DPRD dan BPS Sulut guna memastikan kelengkapan data pendukung IDI periode berikutnya. Dengan sinergi ini, diharapkan Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Utara dapat terus meningkat, mencerminkan maturitas politik dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Bumi Nyiur Melambai.
Jose
