SULUT KOMENTAR-Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan keterangan pertanggungan jawab (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2024 Amir Liputo membacakan catatan-catatan strategis Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sulut tahun 2024 di Rapat Paripurna, Senin (19/5/2025).
Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiskus A Silangen, didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, dan Stela Runtuwene. Turut hadir Gubernur Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Disampaikan Liputo, LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2024 ini merupakan gambaran capaian Visi dan Misi Gubernur yang telah dijabarkan dalam RPJMD yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerirah daerah dan hasil pelamsanaan tugas pembantuan dan penugasan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam perbaikan dan penyemournaan penyelenggaraan pemerintah Sulut kedepan.
Jadi katanya, ada beberapa catatan strategis didalamnya salag satu terkait pendidikan dimana, DPRD merekomendasikan agar dinas pendidikan perlu meningkatkan mutu proses belajar mengajar, dengan mendorong inovasi pembelajaran, penguatan kompetensi guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
“DPRD merekomendasikan dinas pendidikan berkoordinasi badan kepegawaian daerah untuk mempercepat penataan distribusi guru, terutama untuk guru mata pelajaran inti di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, dimana sesuai hasil kunjungan dprd, ditemukan ada beberapa sekolah yang tidak memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan sekolah,” ujarnya.
Lanjutnya, Dinas Pendidikan perlu mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, serta memberikan pelatihan dan infrastruktur digital bagi guru dan siswa.
“DPRD merekomendasikan percepatan rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan toilet yang layak, dan penyediaan fasilitas sanitasi, listrik, dan air bersih di seluruh satuan pendidikan,” katanya.
Dinas Pendidikan melakukan penguatan peran komite sekolah/partisipasi masyarakat untuk mendorong keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan.
“Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja kepala Sekolah dan pengawas guna memastikan kualitas manajerial dan kepemimpinan pendidikan berjalan optimal. Salah satunya memperhatikan penempatan kepala-kepala Sekolah serta kesejahteraannya khususnya sma/smk di Bolaang Mongondow Raya, dikarenakan banyak kepala kepala sekolah di kabupaten bolmong yang berasal dari luar daerah dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak,” jelasnya.
Selain itu pun DPRD merekomendasikan alokasi beasiswa bagi siswa-siswi SMA/SMK yang berprestasi, kurang mampu dan bantuan akhir studi untuk mahasiswa S1 dan S2, kiranya dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan, merata dan tepat sasaran.
“DPRD merekomendasikan memastikan seluruh SMA dan SMK mendapatkan akses internet yang stabil, cepat, dan berkelanjutan untuk mendukung proses pembelajaran daring, akses informasi, serta pengembangan kompetensi digital siswa dan guru,” ujarnya.
Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa operator sekolah mengisi dapodik secara akurat dan tepat waktu, serta melakukan validasi Rutin agar data guru (status kepegawaian, beban kerja, sertifikasi, dan riwayat pendidikan) selalu mutakhir atau terupdate.
RDP Komisi I Bersama Sekretariat DPRD Sulut
SULUT KOMENTAR-Komisi I DPRD Provinsi Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), di ruang rapat Komisi I Kantor DPRD Sulut, Rabu (14/5/2025).
Pelaksanaan rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara Komisi I DPRD Sulut dan Sekretariat DPRD yang memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja legislatif.
Sementara itu pejabat struktural, yang bertanggung jawab dalam manajemen, kepemimpinan, serta pengawasan internal lembaga, dan pejabat fungsional, yang memiliki peran teknis spesifik, diharapkan dapat bersinergi optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan.
Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu yang memimpin rapat tersebut menegaskan pentingnya keterpaduan antara legislatif dan unsur eksekutif di lingkungan sekretariat.
Ia menyampaikan bahwa Sekretariat DPRD berperan vital dalam penyelenggaraan administrasi, pelayanan keuangan, serta dukungan operasional terhadap seluruh aktivitas kelembagaan DPRD.
“Kami berharap koordinasi ini terus terjalin baik agar seluruh tugas dan fungsi DPRD dapat terlaksana secara maksimal dan profesional,” ujar Waworuntu.
Turut hadir dalam RDP ini Wakil Ketua Komisi I Rhesa Waworuntu, Sekretaris Komisi I Jultje Margareta Maringka, serta anggota Komisi I yakni Henry Walukow, Hillary Tuwo, Muliady Paputungan, dan Eugenia Mantiri.
Hadir juga Plt Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen beserta jajaran pejabat struktural dan fungsional.
