KOMENTAR-Kebenaran politik membedakan politik dengan sekadar tipu-tipu. Tapi sebagaimana tiap bidang kehidupan lainnya, politik tidak memproduksi kebenaran. Ia hanya memainkan perannya dalam arus besar kehidupan untuk menciptakan ruang bagi kebenaran yang hanya bisa diproduksi oleh kehidupan. Daya kreasi politik yang bersifat negatif akan mematikan daya hidup, melumpuhkan kemampuan hidup untuk, di antaranya, memproduksi kebenaran.
Secara khas, “ruang” bagi kebenaran politik adalah publik. Dengan begitu, politik hanya bisa dijalankan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Daya kreasi politik, dalam konteks ini, pertama harus menangguk energinya dari daya hidup bersama. Selanjutnya, digunakan untuk menjaga daya hidup bersama itu.
Hal ini dilatarbelakangi dengan kerinduan bagaimana Partai Golkar di Sulawesi Utara kembali merebut kekuasaan bukan untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Sulut termasuk di dalamnya kader Golkar. Yang dibutuhkan Golkar Sulut saat ini adalah Perhitungan Politik yang matang, karena Golkar tidak cukup mengusung gubernurnya sendiri. Golkar Sulut harus “sadar diri”. Kesadaran diri itu perlu dengan melakukan koalisi.
Bagi saya ada 3 Opsi yang bisa Golkar pikirkan menjelang Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Utara:
Koalisi dengan Partai Nasdem. Mengapa? Karena saat ini infrastruktur Nasdem mulai terbangun dengan baik layaknya Golkar sendiri yang memiliki massa tradisional. Oleh karena itu Golkar harus sadar betul bahwa pendekatan perolehan kursi dapat menjadi bahan Koalisi dengan Nasdem. Artinya, Golkar mau berada di posisi wakil gubernur. Apapun yang terjadi dalam Pemilu Legislatif, Golkar Sulut harus mengakui Keunggulan Partai Nasdem dengan hanya meraih 7 Kursi.
Koalisi dengan Partai lain seperti Demokrat, PAN dan Gerindra. Dalam pemenuhan syarat formil dukungan Golkar harus mencari tambahan minimal 2 kursi agar dapat mengusung calon gubernur. Kursi itu ada pada Demokrat, Gerindra, PAN.
Golkar Mendukung atau Berbaur Dengan PDIP. Bila Partai Golkar Sulut ragu berhadapan dengan calon PDIP, lebih baik Golkar bergandengan tangan mengusung calon PDIP dengan penawaran misalnya diberikan jatah untuk dapat memimpin kabupaten atau kota yang lain.
Semenjak terlepasnya tampuk kekuasaan Partai Golkar di Sulawesi Utara, pasca Gubernur AJ Sondakh, Beringin cukup lama berada di luar kekuasaan. Semangat untuk merebut kekuasaan demi menciptakan kesejahteraan rakyat itulah yang harus dilakukan oleh Partai Golkar.
Tetapi di sisi yang lain, semangat itu seakan harus membutuhkandaya ekstra lagi karena ternyata perolehan kursi yang merupakan salah satu syarat mencalonkan sebagai Gubernur, belum cukup 20 Persen. Posisi Golkar hanya berada di posisi ke-4, yaitu 7 kursi, di bawah PDIP, Demokrat dan Nasdem. UU dan aturan mewajibkan Partai Golkar harus mendapatkan minimal 9 Kursi agar dapat mencalonkan sendiri gubernurnya.
Dari kedua keadaan di atas, timbul pertanyaan, bagaimana agar Golkar dapat merebut kekuasaan dengan kondisi syarat formal yang belum cukup ? Ada banyak variabel yang dapat diukur bahkan dapat menjadi bahan debatebel nanti untuk dijadikan opsi apabila Golkar tetap mempunyai kerinduan masuk dalam singgasana kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat Sulut. Salah satu opsi menurut saya ditunjau dari perolehan kursi adalah kerelaaan Golkar untuk berada di posisi papan 2. Ada banyak kader yang bisa dimajukan, salah satunya sudah pasti ketua Tetty Paruntu. Atau juga mantan ketua Stefanus Vreeke Runtu, bahkan perlu memikirkan sosok Jimmy Rimba Rogi yang popularitasnya relatif tinggi di Sulawesi Utara. Kalau berpasangan dengan Nasdem, figur-figur kuat ini akan dipertemukan dengan para pemilik massa besar, seperti Elly Engelbert Lasut, Vonny Anneke Panambunan dan Vicky Lumentut.
Persoalan siapa yang menang atau siapa yang kalah, tergantung rakyat untuk memilih dalam Pilkada, 9 Des 2020. Yang menarik rakyat diberikan menu yang segar berisi kreatifitas dan semangat bertarung dari Nasdem dan Golkar. (Albert)
