MANADO KOMENTAR-Kondisi sejumlah ruas jalan yang menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara mendapat perhatian serius dari DPRD. Salah satu yang paling disoroti adalah pembangunan jalan di wilayah Salibabu yang hingga kini belum juga terlaksana.
Hal ini disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulut, Royke Roring, dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, Kamis (7/8/2026).
“Khusus untuk ruas jalan di Salibabu, hingga tahun 2026 ini pembangunannya belum sempat terlaksana,” tegas Royke di hadapan Ketua TAPD Sulut, Tahlis Galang.
Royke menambahkan, pihaknya bersama jajaran Komisi III dan Ketua DPRD baru saja menerima aspirasi langsung dari warga setempat. Keluhan yang disampaikan cukup mendasar, di mana masyarakat mengaku belum pernah melihat jalan beraspal di wilayah tersebut sejak Indonesia merdeka.
“Masyarakat menyampaikan keluhan yang sangat mendalam. Sejak negara ini merdeka, mereka belum melihat aspal terpasang di jalan Salibabu,” ujarnya.
Komisi III berjanji akan kembali mengangkat aspirasi ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus bersama Dinas PUPR, sekaligus mendesak agar permasalahan ini menjadi prioritas perhatian TAPD dalam penyusunan anggaran.
Menanggapi hal itu, Ketua TAPD Tahlis Galang menyatakan akan segera meninjau langsung kondisi di lapangan. Pihaknya juga menyiapkan dua jalur solusi pembiayaan untuk menangani persoalan tersebut: pertama melalui skema restrukturisasi anggaran, dan kedua dengan mengupayakan agar pembangunan jalan Salibabu masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Salibabu adalah salah satu pulau terluar, namun sampai saat ini belum memiliki satu pun jalan nasional. Karena itu, kami dorong agar masuk dalam PSN. Jika belum terwujud tahun depan, maka jalur restrukturisasi anggaran akan kami persiapkan sebagai jalan keluarnya. Salah satu dari dua opsi ini pasti akan kami upayakan agar tercapai,” jelas Tahlis.
Jose
