SULUT KOMENTAR-Rencana Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulut sampai saat ini belum dijadwalkan.
Pasalnya, menurut Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulut Feryando Lamaluta, rencana Musda ini belum ada petunjuk teknis dari DPP Partai Golkar.
“Pengajuan jadwal sudah diajukan sejak bulan Februari, namun saat ini yang ditetapkan baru DPD II Jawa Timur, Jogya, Jawa Tengah dan Banten yang sudah melaksanakan musda dan telah berhasil memilih Ketua DPD. Jadi 38 Provinsi termasuk Sulut masih menunggu Jadwan Musda yang nantinya akan di tetapkan DPP Golkar,” ujarnya di Kantor DPRD Sulut, Senin (2/6/2025).
Selain itu katanya, terkait periodisasi kepemimpinan Christiany Euginia Paruntu (CEP), menurutnya masih sah dan memenuhi syarat.
“CEP pertama kali terpilih saat Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) pada 29 Oktober 2017. SK pengangkatan 14 November 2017. Kemudian Musda berikutnya 6 atau 10 Februari 2020, dan SK diterbitkan 14 April 2020. Kalau dihitung dari SK pertama tahun 2017 sampai ke SK kedua 2020, jangka waktunya hanya sekitar 2 tahun 4 bulan, itu belum bisa disebut satu periode penuh,” jelas Lamaluta.
Dan terkait adanya interpretasi keliru mengenai Surat Keputusan (SK) kepengurusan, itu sering disalahpahami.
“Kita semua harus paham metode dan hitungan yang tepat sesuai AD/ART,” katanya.
Di tempat yang sama, Sekretaris DPD Golkar Sulut Raski Mokodompit menyatakan jika hanya merujuk pada periodisasi, nyatanya ada beberapa ketua DPD II yang sudah tiga periode dan SK-nya masih diterbitkan DPP.
“Ya, jadi ada beberapa ketua DPD II yang menjabat hingga tiga periode, sehingga dua periode pun tidak otomatis menjadi alasan diskualifikasi. Contohnya KotaKotamobagu, dan Sitaro. Jadinya, Penentu adalah DPP,” kata Mokodompit.
Hadir juga dalam pertemuan ini Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut, di antaranya Michaela Paruntu, Cindy Wura
