TOMOHON KOMENTAR - Wali Kota Tomohon, Caroll Joram Azarias Senduk, S.H., kembali menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penegasan ini disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring, SE, ME, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Tomohon, Djon Sonny Liuw, SPi, serta sejumlah pejabat eselon dua pada Selasa, 27 Agustus 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Caroll mengingatkan seluruh jajaran ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. "Bapak Wali Kota memerintahkan untuk membentuk Tim Pengawas Netralitas ASN sebagaimana amanat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum," ujar Edwin Roring.
Roring juga mengungkapkan bahwa Wali Kota telah memerintahkan setiap Kepala Perangkat Daerah untuk membuat Pakta Integritas terkait Netralitas ASN. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab setiap perangkat daerah dalam menjaga integritas ASN selama proses Pilkada berlangsung.
"Seluruh lapisan jajaran pemerintah Kota Tomohon wajib melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas sebagaimana diatur dalam Surat Edaran yang telah diterbitkan pada 29 Mei 2024 lalu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum," tambah Roring.
Sementara itu, Kepala BKPSDMD Kota Tomohon, Djon Sonny Liuw, SPi, bersama jajarannya diberi tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi sistem pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. Hasil monitoring tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Tim Pengawas Netralitas ASN untuk memastikan netralitas ASN terjaga selama proses Pilkada 2024.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh ASN di Kota Tomohon tetap profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis, sehingga dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas.
